Penerapan SRG, lanjutnya, tertuang dalam Undang-undang nomor 9 Tahun 2006 Sistem Resi Gudang, mengalami perubahan pada tahun 2011 dengan UU Nomor 9 Tahun 2011. Tujuan UU SRG adalah menjaga ketahanan pangan dimasa krisis pangan.
"Tapi ini juga dapat meningkatkan taraf hidup petani dan nelayan. Serta bermuara pada peningkatan daya saing komoditas yang dapat membantu mempercepat pemulihan ekonomi nasional," jelasnya ditemui di Kompleks Kepatihan Pemprov DIJ, Rabu (24/8).
Implementasi SRG tak hanya untuk komoditas beras. Dia menyebut ada 20 komoditas yang masuk dalam program ketahanan pangan. Mulai dari sektor pertanian, perkebunan, perikanan, kelautan, maupun pertambangan.
Wujud optimalisasi SRG dengan menginventarisasi kembali komoditi-komoditi bahan pokok. Terutama yang memiliki dampak kepada hajat hidup orang banyak. Apabila dalam kondisi krisis maka bisa menjadi antisipasi jangka pendek maupun panjang.
Pihaknya juga mendorong dibukanya akses pasar. Terutama bagi produk yang dihasilkan pengelola gudang SRG. Sehingga dapat memiliki nilai ekonomi bagi petani dan nelayan.
"Ini bisa melalui mengoptimalkan peran Badan Usaha Milik Desa sebagai lembaga pengungkit perekonomian desa. Lalu juga pembiayaan model syariah sebagai alternatif pembiayaan keduanya," katanya.
Gubernur DIJ Hamengku Buwono X memastikan stok pangan di Jogjakarta aman. Khususnya untuk komoditas beras. Ini karena adanya program 35 ribu hektar lahan pangan.
Dari luasan lahan tersebut mampu memproduksi 850 ribu ton. Sementara untuk angka konsumsi di Jogjakarta berada diangka 680 ribu ton. Sementara sisanya disimpan sebagai stok pangan.
"Petani tetap diuntungkan dengan adanya program ini. Selain stok juga diserap pegawai negeri. Kami keluarkan kebijakan beli dari petani agar harga tidak fluktuatif," ujarnya.
Terkait SRG, HB X memastikan telah berjalan di Jogjakarta. Salah satunya adalah keberadaan Lumbung Mataram. Menjadi gudang penyimpanan stok pangan pasca panen.
"Iya kami ada Lumbung Mataram yang jadi tempat menyimpan stok pangan. Jadi tetap aman, seandainya panen komoditasnya menurun," katanya.
Bantuan Deputi Lingkungan Strategi Regional Wantanas Marsekal Pertama Sugeng Wiwoho memaparkan ada 123 SRG di Indonesia. Dari total tersebut hanya sekitar 40 persen yang optimal. Sementara sisanya tidak efektif dalam mengelola stok pangan.
Kondisi ini tentu akan berdampak pada stabilitas negara. Ketahanan nasional, lanjutnya, tak hanya kekuatan alutsista semata. Ketersediaan pangan juga menjadi sektor sangat penting bagi sebuah negara.
"Ada yang tidak berjalan dari hulu sampai hilir. Bisa jadi karena petani tidak mengetahui apa itu SRG, lalu Pemda juga membina. Terus asuransi dan bank belum tertarik tentang SRG. Sehingga ini yang kami coba munculkan," bebernya.
Untuk keberadaan SRG di Jogjakarta, sudah optimal. Hanya saja Sugeng mendorong agar ada diverifikasi produk pangan. Dalam artian tidak hanya mengandalkan satu komoditas.
Selain beras, Jogjakarta, lanjutnya, memiliki keunggulan komoditas kedelai. Terbukti dari hasil panen yang cenderung surplus setiap musimnya. Tidak hanya memenuhi kebutuhan lokal namun juga ekspor.
"Bantul luar biasa di bidang kedelai. Jadi keunggulan kedelai disini adalah bisa ekspor. Lalu ada kerjasama akademisi dari UGM yang turut memajukan," ujarnya.
Untuk kebutuhan nasional, Sugeng mengakui masih defisit. Petani lokal belum bisa memenuhi permintaan pasar. Alhasil pemerintah terpaksa mengimpor kedelai dari luar negeri.
"Impor kedelai ini sampai 80 persen. Panen kedelai yang melimpah itu kedelai kecap, yang dimakan ini belum. Kedelai untuk tahu tempe masih impor. Itulah mengapa kami terus dorong produksinya," katanya. (Dwi) Editor : Editor News