Ketua Persatuan Becak Motor Yogyakarta (PBMY) Parmin menyatakan tidak rela harga pertalite naik. “Karena bentor itu rakyat paling rendah,” ungkapnya kepada Radar Jogja kemarin (21/8).
Pria 59 tahun ini lantas membeber penghasilannya. Rata-rata dalam sehari dia menarik becak 3-4 kali. Tarif yang dikenakan Rp 10 ribu sampai Rp 15 ribu. “Kalau liburan 6-7 kali narik,” paparnya.
Pendapatan itu harus dipotong untuk BBM jenis pertalite. Rata-rata betor membutuhkan BBM sebanyak satu liter pertalite per hari. Pendapatan harus dipotong pula untuk biaya makan. “Pendapatan terbatas dan pengeluaran banyak,” keluhnya.
Oleh sebab itu, ia memastikan kenaikan harga pertalite akan menyulitkan anggotanya. Terlebih, persatuannya menaungi sekitar 1.700 betor. Pemprov DIJ memang mencanangkan bentor beralih ke listrik, tapi hanya baru akan menurunkan 16 unit saja. Itu pun, realisasinya Oktober mendatang.
Terpisah, pengurus Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Pantai Depok Darmanto justru sudah menyesalkan isu naiknya harga BBM subsidi, khususnya pertalite. “Takut ada penimbunan. Nelayan jadi terkendala antrean dapat pertalite,” ujarny.
Darmanto menjelaskan, nelayan butuh 20 liter BBM dalam sekali melaut. Itu belum termasuk makan dan rokok nelayan. “Besok kalau ada kenaikan BBM, ya mungkin ada gejolak juga di nelayan. Operasional membengkak, menambah beban untuk operasional di laut,” ketusnya.
Ditambahkan nelayan di Pantai Depok memiliki mesin perahu yang cocok dengan dua jenis BBM, pertalite dan pertamax. Namun, sebagian besar dari 30 kapal yang bersandar di Pantai Depok memilih menggunakan pertalite. “Kami pilih pertalite karena lebih murah. Apa lagi sekarang musim paceklik, tapi malah BBM mau naik,” sesalnya.
Turut diungkap pula bahwa nelayan saat ini mulai kesulitan mendapat pertalite. Ketua kelompok usaha bersama (KUB) kemudian menyarankan anggotanya untuk mendaftarkan diri untuk menerima kartu KUSUKA.
“Tapi sudah aktif atau belum, saya tidak tahu.
Tapi sebagian nelayan sudah dapat. Harapan saya, nelayan dipermudah beli BBM. Kalau ada yang bisa disubsidi ke nelayan, saya harap nelayan dapat kemudahan itu. Untuk memperoleh dan mendapatkan subsidi. Saya kira, semua nelayan menginginkan itu,” cecarnya.
Dilansir Jawa Pos, Wakil Presiden Ma’ruf Amin membenarkan pemerintah tengah membahas keputusan terkait kenaikan harga BBM. “Ini sedang dipikirkan. Jadi masih dalam penggodokan, masih dalam pembahasan, apakah akan dinaikkan atau tidak,” sebutnya.
Ma’ruf mengatakan, beban subsidi negara atas harga BBM sangat besar. Jumlahnya lebih dari Rp 500 triliun. Sehingga kenaikan harga BBM dalam rangka upaya agar subsidi bisa terus berlanjut.
“Bagaimana supaya ini berjalan dengan baik. Jadi APBN kita bisa menopang, tapi juga tidak kemudian sampai tidak mampu memberikan subsidi. Dan ini sudah ditetapkan 2023,” jelasnya. (fat/laz) Editor : Editor Content