Capaian cakupan kesehatan semesta, lanjutnya, telah terwujud Mei. Saat itu cakupan telah menyentuh batas 95 persen. Merupakan perbandingan presentase dari total 3,67 jiwa penduduk Daerah Istimewa Jogjakarta.
"Telah tercover melalui program JKN. Lalu untuk angka di Juni 2022 ini sudah 95,93 persen dari total penduduk DIJ. Artinya sebanyan 95,93 persen sudah punya jaminan kesehatan," jelasnya ditemui di Gedhong Pracimosono Kepatihan Pemprov DIJ, Senin (27/6).
Capaian ini menjadikan Jogjakarta masuk dalam 13 provinsi dengan cakupan kesehatan semesta. Jangka pendek maupun panjang, lanjutnya, dapat menjamin kesehatan masyarakat. Sehingga kualitas masyarakat lebih terjaga.
Dwi menuturkan saat kesehatan terjaga maka produktivitas meningkat. Saat produktivitas meningkat maka kesejahteraan terjaga. Alhasil kualitas kehidupan masyarakat akan selalu menunjukkan sisi positif.
"Kesehatan itu pilar utama agar masyarakat lebih sehat dan produktif tanpa memikirkan kalau sakit siapa yang membiayai. Kalau produktif maka kesejahteraan meningkat," katanya.
Dwi memaparkan belum semua kabupaten dan kota di Jogjakarta mencapai 95 persen. Untuk capaian di Kabupaten Bantul masih dibawah 95 persen. Adanya angka 95,93 persen sendiri merupakan angka rata-rata dari seluruh kabupaten dan kota.
Untuk kendala di Kabupaten Bantul, Dwi mendorong agar Pemkab Bantul lebih aktif. Guna menjamin kesehatan masyarakat melalui program JKN. Sehingga untuk pembiayaan bisa melalui APBN.
"Khususnya untuk masyarakat miskin dan kurang mampu di Bantul. Ditanggung melalui APBN, agar semakin banyak tercover. Kalau perusahaan juga wajib mendaftarkan, lalu mandiri juga mendaftarkan diri dan keluarga," ujarnya.
Sekprov Pemprov DIJ Kadarmanta Baskara Aji akan berkoordinasi secara internal. Fokus utama adalah meningkatkan cakupan BPJS Kesehatan di Kabupaten Bantul.
"Nanti kami minta Kepala Dinsos koordinator di kabupaten kota. Lalu di Bantul bisa dibiayai dari APBD dan APBN atau mandiri kalau mampu," katanya. (Dwi) Editor : Editor News