Kerja cepat ini sesuai instruksi Gubernur DIJ Hamengku Buwono X (HB X). Ketiga permasalahan ini terkait ketertiban dan keamanan di Kota Jogja. Baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
"Intruksi Gubernur terkait ketugasan saya di kota Jogja. Pertama kaitan dengan persiapan sumbu filosofis, saya sebagai Penjabat Wali Kota sudah diminta melaksanakan manajemen aksi penciptaan kondisi ketertiban dan keamanan," jelasnya ditemui di Kompleks Kepatihan Pemprov DIJ, Selasa (24/5).
Terkait sampah, diakui olehnya sebagai permasalahan klasik. Kerap terulang, imbas dari penutupan TPA Piyungan. Disatu sisi angka produksi sampah harian di Kota Jogja juga tergolong tinggi.
Sumadi melanjutkan program kerja Wali Kota Jogja sebelumnya. Berupa pengadaan lahan pengolahan sampah di Nitikan Bantul. Lokasi seluas 3.000 meter persegi ini nantinya akan menjadi sentra pengolahan sampah dari Kota Jogja.
"Untuk pengolahan ya, bukan penimbunan. Semua sampah dari Kota Jogja nanti diolah di sana (Nitikan Bantul)," katanya.
Dalam waktu dekat ini dia juga menjajaki kerjasama dengan Pemkab Klaten. Berupa pengalihan pembuangan sampah ke Klaten apabila TPA Piyungan penuh. Langkah ini sebagai antisipasi penumpukan sampah di sudut-sudut kota Jogja.
Kota Jogja yang menjadi tujuan wisata juga menjadi pertimbangan. Diakui olehnya tumpukan sampah tak hanya menganggu mata tapi juga citra. Wisatawan menjadi tak nyaman karena melihat tumpukan sampah di sejumlah lokasi.
"TPA di Klaten ini masih lebar, masih ada beberapa hektar dan siap menampung, semoga deal. Jangan sampai seperti kemarin baru 3 hari sudah numpuk. Kita hidupnya dari wisata kalau kotor kan enggak enak," ujarnya.
Adanya lahan transisi di Piyungan menurutnya bukanlah solusi. Seiring waktu berjalan, lokasi tersebut juga akan penuh. Sehingga butuh solusi lain untuk menampung sampah.
"Transisi hanya satu atau dua tahun, kita di kota harus mikir jangka jauh kalau satu tahun pie meneh, harus ada alternatifnya. Dengan Klaten sudah penjajakan, harapannya akhir tahun ini bisa. Disamping itu juga sosialisasi edukasi memilah sampah," katanya.
Permasalahan ketiga adalah lahan parkir yang terbatas. Untuk permasalahan ini dia membuka pintu diskusi dengan warga. Termasuk adanya opsi membuka lahan parkir.
Fokus utama adalah lahan parkir di kawasan Malioboro. Saat akhir pekan, lahan parkir kerap penuh. Adanya lahan parkir Ngabean, jalan Panembahan Senopati dan Abu Bakar Ali terbukti tak bisa menampung secara optimal.
"Ke Jogja enggak afdol kalau enggak ke Malioboro, tapi parkir jadi masalah krusial. Kita minta masyarakat yang punya lahan untuk diinvestasikan untuk penyiapan sepeda motor atau mobil kecil. Walau memang ada permintaan akomodir tarifnya enggak seperti retribusi," ujarnya. (Dwi) Editor : Editor News