Tanpa menyebut nama, Din menuturkan sosok tersebut adalah Menko Marives. Menurutnya sosok tersebut adalah pangkal kegaduhan. Hingga akhirnya berdampak pada munculnya konflik vertical maupun horizontal dalam masyarakat.
"Seperti penundaan pemilu dan tiga periode itu jelas melanggar konstitusi seharusnya mata airnya pangkalnya itu dihentikan. Jangan ada pejabat pemerintah Menteri ya Menko Investasi secara bebas (berbicara). Ini kan pangkalnya kegaduhan ini," jelasnya ditemui di Masjid Kampus UGM Jogjakarta, Selasa (12/4).
Menurutnya sosok menteri tersebut adalah akar tunjang. Selamat tidak dipotong maka kondisi akan terus gaduh. Dampaknya adalah jalannya pemerintahan yang tidak kondusif.
"Kenapa nggak itu yang dipotong akar tunjang. Maka jangan bermain-main dengan konstitusi dan jangan bermain-main dengan aspirasi rakyat," tegasnya.
Dikonfirmasi tentang maksud dipotong, Din menjelaskan secara detil. Menurutnya tindakan tersebut adalah hak prerogatif Presiden. Termasuk mengganti pejabat dan pembantu yang kerap menimbulkan kegaduhan.
Din justru menyayangkan tindakan Presiden Jokowi. Alih-alih mencopot justru menambah jabatan baru. Kondisi ini menurutnya menimbulkan pertanyaan di benak masyarakat.
"Tapi presidennya kan semakin memberi jabatan kan. Maka saya nggak tahu lah. Saya tidak berada pada pikiran politik. Pecat potong apa ganti segala macam tapi jelas harus diakui itu sumber, sumber dari mala petaka," katanya tanpa tedeng aling-aling.
Fenomena ini menurutnya tak sesuai dengan etika politik. Mengesampingkan kepentingan bersama dan bangsa. Berganti dengan maraknya konflik melalui pernyataan-pernyataan kontroversial.
"Tidak hanya tata kelola tetapi tata krama, tata etika. Etika politik etika bernegara yang kita abaikan. Itu yang dapat saya sampaikan," ujarnya. (Dwi) Editor : Editor News