“Khusus migor curah kami tetap mengawasi migor dikemas jadi kemasan. Harga per botol (minyak goreng curah, Red) kan cuma Rp 2.500, kemudian dikasih label lalu dijual,” ujar Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda DIJ Tri Saktiyana kemarin (10/4).
Praktik yang mencurangi masyarakat itu ilegal, sehingga akan ditindak apabila terbukti ada yang melakukan pelanggaran. Oleh sebab itu, TPID DIJ mengandeng kepolisian untuk mengantisipasi praktik ini. “Itu bisnis menguntungkan, tapi pidana. Maka kita kerja sama dengan Polda DIJ untuk mengantisipasi hal itu,” tambahnya.
Sementara itu, dari hasil pemantauan harga dan ketersediaan bahan pangan selama beberapa hari terakhir, pihaknya belum menemukan adanya praktik ilegal. Meski begitu, sempat ditemukan kemasan yang meragukan.
“Di pasar saya sempat temukan yang kemasannya agak meragukan. Sebelum krisis minyak terjadi, merek yang dijual itu nggak dikenal. Saya agak curiga,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) DIJ Brigjen Pol Andry Wibowo meminta seluruh stakeholder terkait agar terus berkoordinasi dan memantau ketersediaan dan distribusi pangan di DIJ. Terutama ketersediaan minyak goreng.
“Lakukan langkah taktis seperti operasi pasar, terencana dengan baik. Artinya tepat sasaran untuk mereka yang terdampak ekosistem market. Jangan sampai menguntungkan kelompok middle up yang tidak jadi sasaran. Kolaborasi bersama dibutuhkan, namun dengan rencana matang terutama menyasar masyarakat yang membutuhkan,” tandasnya. (cr4/laz) Editor : Editor Content