Pernyataan ini guna menjawab polemik terbitnya Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara. Muncul pro dan kontra atas penetapan peristiwa 1 Maret 1949. Terutama anggapan hilangnya sosok nama Soeharto dalam Keppres tersebut.
"Belakangan ada semacam protes kenapa di dalam Keppres, Pak Harto tidak masuk dan sebagainya. Bahkan ada yang mengatakan menghilangkan peran Soeharto. Itu Tidak benar," jelas Margana saat menjadi narasumber dalam acara Memahami Keppres No 2 Tahun 2022 tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara di YouTube Humas Jogja, Senin (7/3).
Margana secara detil menjelaskan peristiwa SO1M. Berawal dari masuknya lagi Belanda ke Indonesia pada medio 1945. Tepatnya setelah Jepang mengaku kalah terhadap sekutu.
Sebelum Belanda masuk, Indonesia telah berdiri sebagai negara berdaulat. Belanda yang membonceng sekutu tetap tak mengakui kedaulatan Indonesia. Hingga akhirnya melakukan teror di wilayah Ibukota DKI Jakarta.
“Atas pertimbangan keamanan karena Jakarta tak kondusif maka diputuskan perpindahan ibukota ke Jogjakarta. Gubernur DIJ saat itu, Sri Sultan Hamengku Buwono IX menawarkan kepada Presiden Soekarno agar pemerintahan dipindahkan Jogjakarta. Akhirnya dilakukan Januari 1946,” katanya.
Selama perpindahan ini muncul berbagai peristiwa sejarah. Mulai dari Perundingan Linggarjati 10 November 1946. Setelah itu Agresi Militer Belanda I di 1947. Lalu, perundingan Renvile 17 Januari 1948. Hingga terjadi Agresi Militer Belanda II 19 Desember 1948.
Atas pertimbangan keamanan berdiri pula Pemerintahan Darurat (PDRI) di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada 19 Desember 1948. Sementara kabinet Soekarno-Hatta diasingkan ke Pulau Bangka Belitung pada 1948. Walau begitu upaya diplomasi dan militer tetap berlangsung.
Puncak dari penegakan kedaulatan Indonesia ini adalah Serangan Oemoem 1 Maret 1949. Sebagai bukti bahwa Negara Indonesia masih ada dan berdaulat. Sehingga kehadiran Belanda di Indonesia adalah bentuk jajahan kepada negara yang merdeka.
“Lalu ditindaklanjuti dengan Perundingan Roem Royen pada 17 April 1949. Serta Peristiwa Jogja Kembali, yaitu kembalinya pemerintahan Indonesia dari Bukit Tinggi ke Jogjakarta pada 29 Juni 1949,” ujarnya.
Kedaulatan dikuatkan dengan adanya konferensi Meja Bundar di Den Haag Belanda. Hingga muncul pengakuan kedaulatan Indonesia pada 27 Desember 1949. Dibarengi dengan pembubaran Republik Indonesia Serikat bikinan Belanda dan kembali ke NKRI.
"Jadi ini serangkaian peristiwa-peristiwa yang kita sebut sebagai periode Penegakkan Kedaulatan Negara," katanya.
Margana menegaskan upaya menasbihkan penegakan kedaulatan sangatlah panjang. Tak hanya terfokus pada peristiwa 1 Maret 1949. Pada tanggal tersebut, lanjutnya, adalah momentum puncak perjuangan diplomasi dan militer.
“Segala daya dan upaya yang dilakukan tokoh-tokoh bangsa yang terjadi dalam berbagai peristiwa besar itulah yang disebut upaya penegakan kedaulatan negara. Jadi tidak hanya satu peristiwa dan satu tokoh saja,” ujarnya.
Fakta sejarah ini menurutnya bisa menjelaskan pro dan kontra Keppres Nomor 2 Tahun 2022. Dia memastikan tak ada penghilangan peran setiap tokoh Soeharto, Dalam naskah akademik, sosok Presiden RI ke-2 ini berperan sebagai pimpinan Serangan Oemoem 1 Maret 1949.
Margana mengatakan di dalam naskah akademik Keppres tersebut, nama Letkol Soeharto disebutkan sebanyak 48 kali. Itu menunjukkan bagaimana sosok Soeharto memimpin serangan tersebut. Belum nama-nama tokoh lainnya.
“Keppres bukanlah historiografi, Keppres tujuannya sebagai sebuah dokumen administratif yang esensinya untuk menetapkan hari besar nasionalnya. Sehingga tentu, tidak mungkin menyebutkan seluruhnya dalam peristiwa. Cukup yang disebut pemimpin-pemimpin tertinggi atau perwakilan representasi yang mewakili institusi," katanya.
Dalam diskusi ini dia juga memastikan peristiwa SO1M bukan lone ranger. Dalam artian tidak ada sosok yang bergerak sendiri. Seluruhnya bergerak atas garis komando militer.
Peran Letkol Soeharto adalah bersama-sama pasukannya menyerang dari Kuncen kemudian masuk Patuk. Setelahnya bergabung dengan Mayor Sarjdono di Vredeburg. Merupakan titik pertempuran dengan Belanda.
Adapula Wali Kota Jogja Soedarisman Poerwomusumo. Sosok ini diundang Gubernur DIJ kala itu Sri Sultan Hamengku Buwono IX. Sosok HB IX tak lain adalah inisiator Serangan Oemoem 1 Maret 1949.
Tugas Soedarisman untuk mengondisikan Kota Jogja saat perang. Dengan mendirikan dapur umum, hingga mengatur jalan masuk dan keluar prajurit. Selain itu juga menyediakan shelter-shelter bagi prajurit untuk masuk ke kota secara diam-diam.
Pucuk pimpinan militer tertinggi Jenderal Soedirman sempat bertemu dengan Sri Sultan Hamengku Buwono IX. Dalam pertemuan tersebut muncul nama Letkol Soeharto. Oleh Soedirman, HB IX diminta menghubungi Letkol Soeharto.
Muncul pula nama Kolonel Bambang Sugeng sebagai Komandan Divisi III. Kolonel Gatot Subroto sebagai Komandan Divisi II. Kolonel TB Simatupang berperan menyebarkan berita ke luar negeri. Sosok ini juga mendukung pertempuran melalui kinerja intelejen.
Mayor Sardjono dan Letkol Vince Samuel yang memimpin pertempuran jarak dekat di Benteng Vredebrug melawan Belanda. Mayor Soekasno yang mencegah bala bantuan pasukan Belanda dari Magelang masuk ke Jogjakarta. Mayor Soedjono dan pasukannya menduduki Bandara Maguwoharjo.
"Disini tampak bahwa, jadi Serangan Oemoem 1 Maret tidak hanya Lone Ranger pekerjaan satu orang dengan pasukannya sendiri. Sangat kompleks, kalau satu pasukan gagal maka serangan itu juga gagal," katanya. (dwi) Editor : Editor News