Hal ini disampaikan oleh Divisi Penelitian LBH DIJ Era Hareva sebagai upaya tindak lanjut atas audiensi yang dilakukan Senin (14/1). Audiensi dilakukan kepada DPRD Kota Jogja. Selain itu juga ke jajaran Pemerintah Kota Jogja usai LBH membuka rumah aduan.
"Untuk ke depan pansus diharapkan tidak hanya menjadi tim yang sekedar dibentuk, tapi mendorong dan menjembatani PKL untuk mengadakan ruang dialog yang lebih sehat dengan pemprov," jelas Era di LBH DIJ, Jumat (21/1)
Era menambahkan selama ini kebijakan relokasi hanya diperuntukkan bagi para PKL. Sementara dia juga mengkhawatirkan nasib para pedagang gerobak, lesehan dan asongan.
"Apakah mereka akan mendapatkan tempat relokasi? Wacana pemerintah hari ini hanya membolehkan tempat relokasi hanya untuk PKL," kata Era.
Sementara itu salah satu pedagang lesehan Bekti Laksono mengaku saat ini dia berjuang bukan atas nama paguyuban. Bersama dengan 6 pedagang lesehan lainnya, dia mengaku akan terus memperjuangkan haknya. Terutama untuk mendapatkan tempat berjualan.
Sementara 36 pedagang lesehan lainnya yang tergabung dalam Paguyuban Pedagang Lesehan Malioboro (PPLM) telah menyerahkan data kepada dinas terkait.
"Harusnya dinas mengajak kami. Kami tetap meminta hak untuk mendapatkan tempat," ujar Bekti.
Salah satu PKL Surati mengatakan audiensi bersama dengan DPRD Kota Jogja berjalan dengan lancar. Kedatang para PKL disambut secara langsung oleh Ketua DPRD Kota Jogja Danang Rudyatmoko. Sebaliknya saat audiensi ke jajaran Pemkot Jogja tak mendapat jawaban yang memuaskan.
"Untuk dokumen perencanaan saja mereka tidak dapat memberikan. Kami tetapi tetap minta mundur karena ekonomi belum pulih," kata Surati. (co1/dwi) Editor : Editor News