Jogja Sleman Bantul Gunungkidul Kulon Progo Sport Jogja 24 Jam Weekend Jateng Nusantara Internasional Ekonomi Education Expo Ramadan Sosok Opini Visual Report Urban Legend

Cegah Kerumunan dan Pelanggaran Prokes saat Penyaluran BST

Editor News • Selasa, 20 Juli 2021 | 07:01 WIB
Photo
Photo
RADAR JOGJA- Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Daerah Istimewa Jogjakarta (DIJ) Endang Patmintarsih mengatakan Pemerintah Provinsi DIJ melalui Dinsos secepatnya akan menyalurkan Bantuan Sosial tunai (BST) kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebagai bentuk kompensasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 yang diperpanjang sampai 25 Juli 2021.

Terkait dengan pendistribusian penyaluran BST tersebut, Endang menyatakan Kementerian Sosial (Kemensos) telah bekerjasama dengan PT. Pos Indonesia (Persero) termasuk di DIJ. Yang harus diantisipasi adalah kemungkinan terjadinya kerumunan, dan jangan sampai ada pelanggaran Protokol Kesehatan (Prokes).

"Penyaluran BST kepada KPM ini guna meringankan beban kebutuhan harian masyarakat terdampak Pandemi Covid-19. Sebesar Rp300 ribu per bulan selama 2 bulan, total sebesar Rp600 ribu, akumulasi bulan Mei dan Juni 2021. Semoga bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan primer, terutama bahan makanan selama diam di rumah," katanya Selasa (20/7).

Sementara itu, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini (Risma) kembali blusukan memantau langsung penyaluran Bantuan Sosial (Bansos), termasuk BST.

Risma memberikan apresiasi lantaran BST bisa dicairkan saat itu juga dan langsung diterima KPM. Setiap KPM mendapatkan BST Rp300 ribu. Untuk bulan ini Rp600 ribu, gabungan dari Mei dan Juni 2021.

"Bu Mensos mengapresiasi PT Pos Indonesia karena uangnya bisa diterima langsung KPM dan bisa cair saat itu juga. Mereka (KPM) juga tidak perlu jauh-jauh pergi dari rumah karena diantarkan langsung," kata Kiagus Muhammad Amran selaku Eksekutif Vice President Pos Indonesia Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara, lewat pesan singkat.

Penyaluran BST saat ini dengan cara mengunjungi langsung ke rumah KPM (door to door). Upaya ini dinilai dapat mencegah terjadinya kerumunan.

Selain itu, Mensos Risma meminta kepada Pos Indonesia untuk kembali mempercepat penyaluran BST. Ditargetkan seluruh KPM sudah menerima BST dari Pos Indonesia.

"Jadi Bu Mensos meminta kepada kami untuk dipertahankan dan ditingkatkan lagi penetrasinya agar seluruh KPM bisa menerima BST," jelas Amran.

Dari data yang masuk, tercatat ada 152 ribu KPM penerima BST di wilayah Surabaya. Menurutnya, data ini masih akan terus bertambah.

Selain dengan mekanisme door to door, pihak Pos Indonesia juga menyalurkannya melalui pihak RW. Dengan Prokes yang ketat, KPM yang datang dibatasi hanya 10 orang. Hal ini menjadi bagian dari strategis Pos Indonesia untuk mempercepat penyaluran BST.

Pada kesempatan itu, Mensos Risma juga mengecek penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan Bantuan Sosial Beras (BSB). PKH dan Kartu Sembako disalurkan oleh Himpunan Bank Negara (Himbara). Sementara BSB disalurkan oleh Perum Bulog.

Terkait BSB, Amran mengatakan BSB tidak disalurkan melalui Pos Indonesia untuk wilayah Jawa Timur. Namun Mensos Risma mengharapkan pihak Bulog bisa bersinergi dengan Pos Indonesia dalam menyalurkan BSB.

"Kalau di daerah lain saya lihat mereka sudah connect. Daripada Bulog cari-cari alamat. Pos Indonesia kan sudah rutin sejak tahun lalu, jadi alamat sudah jelas," ujar Risma.

Sebagai informasi, Kemensos bermitra dengan Perum Bulog dalam penyaluran beras seberat 10 kg per KPM untuk 10 juta KPM PKH, 10 juta KPM BST, dan 8,8 juta KPM Kartu Sembako non PKH. Perum Bulog yang menyalurkannya.

Total volume untuk beras dari Perum Bulog sebesar 200.000.000 kg. "Dengan bantuan beras, diharapkan memenuhi sebagian kebutuhan pokok para KPM yang terdampak pandemi," ungkap Risma. (sky) Editor : Editor News
#dinsos dij #bantuan sosial tunai (BST)