”Sowan kami ke Kantor Gubernur ini, hanya ingin menyampaikan keluhan kami soal penutupan Jalan Malioboro,” ujarnya, usai melakukan audiensi bersama Kepala Sat Pol PP DIJ Noviar Rohmad di Kompleks Kepatihan, Selasa (10/11).
Dalam pertemuan tersebut, pihak PPMAY mengaku kurang puas karena hanya diterima oleh Kepala Sat Pol PP DIJ. Sementara mereka ingin bertemu langsung dengan pemegang kebijakan.
”Jujur saja kami tidak puas, kenapa yang menerima kami bukan para pemegang kebijakan. Ya paling tidak Sekprov, syukur-syukur Ngarsa Dalem. Karena mereka (Satpol PP) tidak bisa memberi jalan keluar, paling-paling hanya ditampung.”” ungkap Sadana dengan nada kecewa.
Pihaknya mengaku sempat kaget dengan kebijakan Malioboro semi pedestrian. Pemprov maupun Pemkot Jogja disebut tidak pernah memberikan sosialisasi kepada pengusaha tentang rencana kebijakan itu. Justru mereka mengetahuinya dari media dan merasa tidak dilibatkan.
“Kami sebenarnya ikut saja dengan kebijakan ini. Tapi ya maunya dilibatkan dan aspirasi kami ditampung. Supaya kebijakan ini ada solusi dan kami bisa bernafas,” kata Sadana.
PPMAY mengusulkan agar Malioboro semi pedestrian diberlakukan beberapa jam saja.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Sat Pol PP DIJ Noviar Rohmad mengatakan, surat yang disampaikan kalangan pengusaha baru diterima kemarin sore (9/11) sehingga cukup mepet untuk bisa ditemui oleh Sultan maupun Sekprov. Namun semua hasil pertemuan ini, nantinya akan disampaikan ke pemangku kebijakan dan dijadwalkan pertemuan ulang.
“Kebetulan hari ini Ngarso Dalem dan Pak Sekda ada agenda lain. Jadi mungkin nanti coba dijadwalkan ulang. Pasti ditemui, kemarin dari perwakilan mahasiswa dan buruh ditemui juga dan didengar aspirasinya. Jadi kami pastikan akan ditemui dan dapat berdialog nantinya,” kata Noviar. (sky/tif) Editor : Editor News