Anggota Komisi VII DPR RI itu menginiasi gerakan Pembela Pancasila Sakti (PPS) yang berpusat di Bantul. Gandung ingin PPS itu hadir di seluruh desa dan kecamatan se-Bantul.
“Kami targetkan paling lambat November sudah terbentuk di 17 kecamatan di Bantul. PPS tidak boleh sekadar defensif (bertahan, Red). Tapi harus bisa offensif (menyerang,Red),” pinta Gandung usai mengukuhkan pengurus dan 350 anggota PPS di Grha Gandung Pardiman Center (GPC) Karangtengah, Imogiri, Bantul pada Sabtu (26/9).
Gandung mengingatkan tampilnya PPS ini karena tuntutan zaman. Itu tidak berbeda dengan peristiwa 20 tahun silam saat Gepako lahir. Saat itu pascareformasi. Partai Golkar menghadapi ancaman pembubaran pada 2001. Bahkan kantor DPD Partai Golkar DIY di Jalan Soedirman 58 sempat disegel.
Salah satu kekuatan yang menyegel dan mendukung pembubaran Golkar adalah Partai Rakyat Demokratik (PRD). “Kami melalui Gepako melakukan perlawanan. Kami sweeping itu tokoh-tokoh PRD,” kenangnya. Golkar kemudian selamat dari ancaman pembubaran.
Dalam pesannya, Gandung ingin antara Gepako dan PPS harus berjalan seiring sejalan. Keduanya harus saling menguatkan. Kekuatan antikomunis harus tangguh, tanggon, teguh dan trengginas.
Tangguh dan tanggon berarti kuat di segala medan. Menghadapi tanjakan maupun turunan harus mempunyai rem yang kuat. Lebih kuat dari offroad. Sedangkan teguh serta trengginas maknanya istiqamah dalam memegang prinsip.
Sedangkan trengginas artinya mampu mengatur serta mengikuti zaman. “Tidak mudah tergilas,” ingatnya. Keempat hal itu merupakan kekuatan ideologis. Menurut Gandung, kekuatan ideologis terletak pada tata nilai dan tata keyakinan.
Ditambahkan, PPS harus menjadi organisasi yang multifungsi dan multidimensi. Keberadaannya sebagai pembela sekaligus pengamal Pancasila. PPS juga bergerak di bidang sosial. “Ini sesuai dengan program Makaryo Mbangun Desa,” katanya.
Kelembagaan PPS juga melibatkan kaum perempuan. Dalam waktu dekat dibentuk Srikandi PPS. Keanggotaan PPS berasal dari berbagai kalangan. Syarat keanggotaannya punya komitmen menjaga Pancasila. Dari rongrongan ekstrim kanan maupun kiri.
Dikatakan, bila satu daerah dikuasai pemimpin yang menganut paham komunis, maka korupsi merajalela. Ini mengakibatkan rakyat miskin. Karena itu, dalam kepengurusan PPS mempercayakan kepada Suharsono dan Totok Sudarto sebagai dewan pengarah “Keduanya ini adalah Pancasilais sejati dan antikorupsi,” tegas Gandung. (kus)
Editor : Editor Content