Kepala Badan Pembangunan dan Perencanaan Daerah (Bappeda) DIJ Budi Wibowo mengatakan, DIJ sempat mencatatkan pertumbuhan ekonomi tertinggi di pulau Jawa pada 2019 lalu. Kendati demikian, pertumbuhan DIJ menjadi terendah pada triwulan pertama 2020. “Kontraksi yang cukup dalam terjadi pada kinerja investasi. Kondisi pandemi ini juga memberikan tekanan yang luar biasa pada konsumsi rumah tangga," katanya, Minggu (2/8).
Pandemi Covid-19 juga berdampak pada meningkatnya gini rasio, salah satu acuan ukur untuk mengukur tingkat ketimpangan perekonomian di suatu daerah berdasarkan pengeluaran penduduk. Gini ratio DIJ mengalami peningkatan 0,006 poin dibandingkan September 2019. "Gini ratio di DIJ sekitar 0,434 ini adalah tertinggi nasional," jelas Budi.
Dia melanjutkan, daerah perkotaan mengalami peningkatan ketimpangan cukup signifikan. Adapun daerah pedesaan nilainya terpantau stabil di bawah kawasan perkotaan. "Pedesaan nilainya 0,328 tapi untuk perkotaan 0,436," tandasnya.
Tingkat kemiskinan pun juga meningkat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) DIJ, per Maret 2020 tingkat kemiskinan naik menjadi 12,28 persen dibandingkan September 2019 sebesar 11,44 persen.
Pada Maret 2020 jumlah penduduk miskin tercatat sebanyak 475.720 jiwa atau 12.28 persen dari jumlah penduduk. Jumlah ini meningkat 34.800 dibandingkan September 2019 sebanyak 440.890 jiwa atau 11,44 persen.
"Sebabnya perlambatan perekonomian akibat pandemi Covid. Angka ini masih lebih tinggi dari rerata nasional dan berada di peringkat kesebelas tertinggi dalam skala nasional," tandasnya.
Kepala BPS DIJ Heru Margono menjelaskan, sektor pariwisata dan pendidikan menjadi andalan DIJ untuk mendongkrak perekonomian masyarakat. Namun, pertumbuhan dua sektor tersebut terganggu akibat pandemi Covid-19.
Aktivitas pariwisata dan pendidikan belum dibuka sepenuhnya, hal ini berdampak pada keberadaan usaha-usaha kecil. "Wisatawan tidak masuk dan mahasiswa pulang. Usaha kecil di DIJ banyak mengandalkan sektor pendidikan dan pariwisata. Pendapatan jadi turun drastis, tingkat pengeluaran juga demikian. Kemerosrotan lebih besar dari kelompok menengah atas," jelasnya.
Pendapatan masayarakat yang mengalami penurunan ini berkontribusi pada peningkatan jumlah keluarga miskin. "Pegawai negeri dan ASN tidak berkurang pendapatannya. Yang kerja di informal dan mikro sangat rentan terkena dampak ekonomi saat pandemi," paparnya.
Untuk mencegah kondisi yang semakin parah, Pemprov DIJ diharapkan dapat segera membuka aktivitas perkonomian secara bertahap. Namun, ini juga menjadi dilema kebijakan karena masa pandemi belum mencapai puncaknya. "Nah protokol harus jadi pekerjaan rumah jangan sampai pas sudah dibuka justru jadi klaster pandemi," tuturnya.
Dia melanjutkan, menurunkan ketimpangan bukanlah upaya mudah. Sektor pendidikan dan parwisata harus menjadi faktor pengungkit peningkatan pendapatan masyarakat lokal. "Tiap ada tumbuh pusat destinasi dan pendidikan baru biarkan masyarakat lokal DIJ yang menikmati," tuturnya. (tor/pra). Editor : Editor Content