RADAR JOGJA - Serikat buruh menuntut Pemprov DIJ untuk membuat skema insentif ekonomi kepada pekerja. Sebab, bantuan sosial untuk menggulangi dampak Covid-19 dianggap belum menyentuh kalangan buruh.
Mereka menyuarakan tuntutan dengan aksi longmarch melewati Tugu, DPRD DIJ, dan Kompleks Kepatihan Kamis (16/7). Koordinator Aksi Denta Yulian mengatakan, dari 40 ribu buruh yang terdampak Covid-19 baru segelintir yang menerima bansos dari pemerintah. Sebab, acuan penerimaan bansos adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Padahal mayoritas buruh tak terdaftar dalam DTKS atau dikatagorikan sebagai masyarakata miskin.
“Sehingga banyak yang tidak dapat bantuan dan perlindungan jaminan sosial terkait pandemi Covid-19 ini. DTKS belum meng-cover seluruh buruh,” katanya saat ditemui di DPRD DIJ.
Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Konferensi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Irsyad Ade Irawan menambahkan, nominal bansos yang diberikan pun tergolong sedikit, yakni sekitar Rp. 600 ribu. Jumlah tersebut dianggap tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok dasar selama satu bulan.
“Kami meminta bansos sebesar upah minimum 2020. BLT (bantuan langsung tunai) selama ini kan bantuan langsung telas (habis). Karena dia cuma 600 ribu,” jelasnya.
Irsyad pun menyoroti pembangunan pagar di Alun-Alun Utara. Hal itu mengindikasikan bahwa Pemprov DIJ memiliki dana yang cukup untuk menghidupi masyarakat terdampak korona. “Cuma kemudian uangnya tidak digunakan untuk fokus menanggulangi dampak Covid. Tapi hanya untuk membangun infrastruktur yang tidak penting,” tambahnya.
Sebelumnya, untuk menyuarakan tuntutan, serikat sering melakukan audensi ke DPRD DIJ dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIJ. Namun, usulan tersebut tak pernah diindahkan. “Kami telah mengirimkan data buruh terdampak tapi sebagian besar belum menerima,” jelasnya.
Dalam aksi tersebut, pekerja juga menyatakan penolakan terkait pengesahan Rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja atau Omnibus law. Rencannya RUU tersebut akan disahkan Kamis (16/7). “Untuk itu pekerja turun ke jalan untuk menolak RUU omnibus law,” tambah Yulian. (tor/bah)
Editor : Editor Content