RADAR JOGJA - Tahapan sosialisasi dan konsultasi publik terkait proyek tol Jogja-Solo maupun Jogja-Bawen berlanjut di tengah pagebluk Covid-19. Pengeluaran izin penetapan lokasi (IPL) tol Jogja-Solo yang akan menjadi landasan dalam proses pembebasan lahan proyek ini ditargetkan selesai pada Juli mendatang.
Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Dispertaru) DIJ Krido Suprayitno menjelaskan, tahapan konsultasi publik untuk trayek tol Jogja-Solo masih sesuai dengan perencanaan awal. Saat ini perkembangannya telah mencapai tahap pemberkasan IPL. “Proses berkaitan dengan tim persiapan Jogja-Solo sudah 95 persen selesai. Tinggal berproses terbentuknya IPL,” katanya Selasa (23/6).
Proses konsultasi publik dilakukan secara berjenjang dengan melibatkan pemangku wilayah hingga tingkat dusun. Juga disisir dengan metode door to door menyasar para pemilik tanah terdampak. Krido mengklaim tidak ada warga yang keberatan pada tahapan konsultasi publik ini. “Pada prinsipnya tidak ada yang keberatan. Maka dari pemerintah DIJ tidak membentuk tim keberatan,” jelasnya.
Namun, sejumlah pemilik tanah tercatat tidak hadir saat proses konsultasi publik berlangsung. Jadi pihaknya sudah punya solusi untuk warga yang tidak diketahui alamatnya karena mutasi tanah sehingga berganti kepemilikan. Ini diumumkan di desa dua minggu lalu. “Jumlahnya sedikit, tidak sampai satu persen,” tuturnya.
Berdasarkan catatan Dispertaru, mulanya terdapat 2.906 bidang tanah seluas 180,5 hektare yang terdampak proyek tol Jogja-Solo. Setelah konsultasi publik terdapat perubahan menjadi 3.006 bidang tanah dengan luas sekitar 177,5 hektare. Adapun sebanyak 2.978 warga terdampak proyek tol sepanjang 22 kilometer ini.
Krido melanjutkan, pihaknya akan memulai tahapan sosialisasi untuk persiapan pembangunan tol Jogja-Bawen. Pelaksanaannya ditarget pada Juli mendatang. “Kami akan mengajukan permohonan kepada bupati Sleman dulu. Mohon izin menyelenggarakan sosialisasi di tengah situasi Covid-19,” tuturnya.
Pihaknya akan membentuk tim persiapan untuk melaksanakan tahapan awal pembebasan lahan. Pada 30 Juni, pihaknya sudah menyelenggaran pra persiapan tim persiapan tol Jogja-Bawen. Karena Satkernya Jogja-Solo beda dengan Jogja-Bawen. “Sehingga kami perlu koordinasi dan konsolidasi dengan Satker,” jelasnya.
Sosialisasi dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan yakni dengan mengundang perwakilan masyarakat untuk menghindari kerumunan di satu tempat . Metode pendekatan dan strategi yang diterapkan pun tidak jauh berbeda dengan saat sosialisasi tol Jogja-Solo. “Strategi ini harus kami kedepankan melibatkan pemangku wilayah termasuk satuan gugus tugas Covid-19 di masing-masing wilayah,” ungkapnya.
Sebanyak tujuh desa di tiga kecamatan yakni Gamping, Sayegan, dan Tempel diperkirakan akan terdampak proyek tol sepanjang 7,65 KM ini. Proyek ini membutuhkan 915 bidang tanah dengan luas sekitar 496.209 meter persegi.
Gubernur DIJ Hamengku Buwono X mengaku masih menunggu persyaratan teknis untuk menerbitkan IPL. Dia memprediksi bahwa pembangunan tol baru bisa dilakukan pada pertengahan tahun 2021. “Pembebasan tanah kan belum. Dimulai dari Juli sampai tahun depan. Kalau dimulai (pembangunan) mungkin baru pertengahan tahun depan,” katanya.
Di sisi lain, Pemprov DIJ tengah menggaet investor untuk melaksanakan proyek tol Jogja- Wates di Kulonprogo. “Karena program nasional saat ini hanya Jogja-Solo dan Bawen kami minta supaya Jogja-Kulonprogo ada investor baru,” kata Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) DIJ Budi Wibowo.
Proyek ini dinilai vital karena dapat menjadi akses utama menuju bandara baru Yogyakarta International Airport (YIA). “Karena kalau tidak ada tol, akan lama. Mungkin orang akan lebih cepat ke Adisumarno (Solo, Red) daripada ke Kulonprogo,” tambahnya. (tor/din)
Editor : Editor Content