Penundaan bukan tanpa alasan. Dilakukan atas pertimbangan adanya pengunduran diri dari mayoritas peserta atau buyer akibat merebaknya Covid-19 di sejumlah negara, termasuk Indonesia. “Melihat itu kami putuskan untuk menunda hingga Juli,” kata Kepala Dispar DIJ Singgih Raharjo saat dihubungi kemarin (8/3).
JTIM merupakan forum bertemunya para penyedia perjalanan wisata dan pembeli utama dari industri perjalanan wisata international. Kegiatan juga menjadi wadah untuk proses jual beli perjalanan wisata. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat menghasilkan dorongan peningkatan perjalanan wisata ke Jogjakarta.
Singgih mengatakan, kegiatan ditarget bisa menggaet 120 buyer dari beragam negara meliputi Malaysia, Ukraina, India, Prancis, Philipina, Singapura, Vietnam, Italia, dan Uni Emirat Arab (UEA). Pada perjalanannya, sudah ada puluhan buyer yang mendaftar.
Hingga akhir Februari terdapat 70 buyer yang sudah daftar. Namun setelah adanya wabah korona, 40 buyer memutuskan melakukan pembatalan. Sedangkan 30 buyer memilih melihat situasi terlebih dahulu. “30 buyer masih wait and see," jelasnya.
Dispar telah membuat rencana mengantisipasi kemungkinan jika JTIM batal terselenggara di bulan Juli. Yakni dengan mengubah konsep acara menjadi digital marketing. “Kami coba coba ubah menjadi digital marketing. Kami coba pasarkan paket-paket wisata dengan menembus vendor-vendor di luar negeri,” ungkapnya.
Sekprov DIJ Kadarmanta Baskara Aji mengatakan, beberapa kegiatan rencanannya diselenggarakan Dispar untuk mempertemukan penyedia jasa layanan wisata Jogja dan luar negeri, berkurang secara signifikan. Berdasarkan catatan, semula ada 60-70 travel biro dari luar negeri mau menghadiri kegiatan. “Tapi begitu ada isu korona, tinggal 6-7 saja,” ungkapnya.
Adapun terkait kunjungan tamu luar negeri yang hendak berkunjung ke Keraton Jogja yakni Raja Willem-Alexander dan Ratu Maxima dari Kerajaan Belanda 11 Maret mendatang, Aji memastikan kunjungan tidak mengalami pembatalan.
Karena raja dan ratu Belanda adalah tamu negara, maka pelaksanaannya diakomodasi Kementerian Luar Negeri (Kemenlu). Aji mengaku tidak menerima informasi terkait pembatalan kunjungan. “Keduanya adalah tamu negara, kemudian ingin berkunjung ke Keraton Jogja. Sejauh ini belum ada informasi pembatalan,” jelasnya.
Terkait prosedur pengawasan kesehatan bakal ditangani Kemenlu bersama Kementerian Kesehatan, sehingga tidak ada persoalan untuk menerima tamu negara itu di Jogja. “Kami tinggal menyiapkan diri. Untuk prosedur pemeriksaan kesehatan sudah tidak ada masalah. Karena tamu negara, maka layanan kesehatannya adalah layanan kesehatan VVIP,” tandas Aji. (tor/laz) Editor : Editor Content