JOGJA - Instruksi Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti (HS) kepada pegawai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Malioboro agar tak ada penyusup pascarelokasi parkir, tidak sampai bawah. Buktinya, di bekas tempat parkir sepeda motor jalan pertama di Kota Jogja itu kini bermunculan pedagang kaki lima (PKL) baru.
Alhasil, PKL lama yang telah berjualan di Malioboro puluhan tahun, bak sudah jatuh tertimpa tangga. Pascarelokasi tempat parkir ke Tempat Khusus Parkir (TKP) Abu Bakar Ali, omzet mereka menurun drastis.
"Sudah pengunjung sepi, sekarang malah harus bersaing dengan PKL baru," sesal Ketua Paguyuban Pedagang Lesehan Malioboro (PPLM) Sukidi, usai rapat seluruh stake holder atau Paguyuban Komunitas Malioboro kemarin (13/4).
Ia mengungkapkan, saat sosialisasi awal dulu, pihaknya sudah mendapatkan instruksi dari HS. Saat itu, pascarelokasi parkir PKL diminta ikut menjaga bekas tempat parkir tersebut. "Kami diminta untuk tidak menggelar tikar sampai sana (bekas tempat parkir). Eh, ini malah digunakan PKL baru," katanya.
Pengguna bekas tempat parkir itu, lanjut Sukidi, juga bukan anggotanya. Mereka tidak masuk komunitas di Malioboro lain. "Kami sudah cek, mereka bukan pedagang lama," tandasnya.
Karena bukan bagian dari komunitas di Malioboro, Sukidi pun tak bisa ikut ilik-ilik. Mereka memilih melaporkan keberadaan PKL baru tersebut kepada petugas keamanan Jogoboro. Harapannya, usai dilaporkan ada penertiban PKL baru itu. "Sampai sekarang tidak ada tindak lanjut," kesalnya.
Kondisi itu mendapatkan perhatian serius dari Paguyuban Komunitas Malioboro. Apalagi, di internal paguyuban itu sudah sepakat tak ada pertumbuhan PKL. "Kami sudah sepakati Malioboro zero growth," ujar Presidum Paguyuban Komunitas Malioboro Sujarwo.
Kesepakatan ini, menurut Sujarwo, bakal mereka sampaikan ke pemerintah, baik Pemkot Jogja maupun Pemprov DIJ. Mereka menolak ada pertumbuhan pelaku ekonomi di Malioboro. "Baik itu PKL, toko baru, bahkan hotel. Karena Malioboro ini sudah sangat sumpek," jelasnya.
Sujarwo menjelaskan, PKL di Malioboro memiliki komunitas masing-masing. Selain PPLM, ada Handayani (pedagang makanan), Padma (penjual angkringan), Tridarma (PKL nonmakanan di trotoar), dan Pemalni (komunitas PKL yang lapaknya menempel di tembok toko). "Total ada sekitar tiga ribuan PKL," ujarnya.
Jumlah itu, menurut Sujarwo, sudah sangat sumpek untuk ukuran Malioboro. Makanya, jika bertambah lagi PKL, persaingan bakal tak sehat. "Bukan hanya bersaing di harga. Kami khawatirkan nanti malah persaingan tidak sehat," imbuhnya.
Menanggapi instruksi yang tak sampai bawah ini, HS berjanji akan melakukan evaluasi secepatnya. Jika memang ada anak buahnya yang tidak menjalankan perintahnya, bakal segera dilakukan penindakan.
"Saya sudah minta Kepala UPT Malioboro untuk memantau anak buahnya. Sebagai sebuah pasukan, harus seiya sekata," kata wali kota.
Ia pun berterima kasih dengan masukan dari PKL di Malioboro tersebut. Terlebih, masukan ini sangat membantu untuk penataan Malioboro lebih baik ke depannya. (eri/laz) Editor : Administrator