Kepala Bidang Perencanaan dan Data Statistik Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DIJ Maman Suherman mengatakan, dalam porsi APBD 2016 secara umum sebesar 49 persen merupakan belanja langsung, dan 51 persen belanja tidak langsung.
"Khusus untuk alokasi Danais Rp 547 miliar pada 2016, pada 2017 direncanakan bisa mencapai Rp1 triliun," katanya dalam seminar "Sinergi Perencanaan APBD, Danais, Dana Desa" di Gedung DPRD DIJ, kemarin.
Porsi alokasi Danais pada 2016 ini terbanyak untuk urusan tata ruang yang mencapai 64 persen, atau Rp 352 miliar. Peruntukannya banyak digunakan untuk pembebasan lahan di 13 kawasan, termasuk untuk pembebasan lahan jalan jalur lintas selatan (JJLS).
"Pemprov DIJ lebih untuk penataan kelembagaan, kebudayaan, pertanahan dan tata ruang. Kalau untuk kabupaten dan kota terbesar untuk kemiskinan," paparnya.
Ketua Komisi A DPRD DIJ Eko Suwanto mengingatkan, untuk konteks perencanaan pembangunan di DIJ dengan adanya 392 desa dan 45 kelurahan, membutuhkan sinergi Perencanaan APBD, Danais, dana desa. "Kepala desa diingatkan agar melibatkan juga inspektorat maupun badan pemeriksa agar perencanaan pembangunan tidak melanggar hukum atau aturan yang ada," ungkapnya.
Ketua Fraksi PDIP DPRD DIJ itu mengungkapkan, dari sisi regulasi sebagai acuan program pembangunan, alokasi anggaran dari pusat sampai desa harus mampu mendorong rakyat bekerja. Proses perencanaan penganggaran pembangunan agar berkualitas, membutuhkan sinergi agar alokasi dana benar-benar bermanfaat bagi rakyat.
Pada kesempatan ini, peneliti Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM Awan Santosa mengatakan, salah satu kunci sinkronisasi tata kelola APBD, Danais dan dana desa harus berpijak pada politik ekonomi yang berpihak pada program kerakyatan.
Direktur Mubyarto Institute ini mengungkapkan, jika yang ingin dituju kesejahteraan desa. "Harus ada program desa-desa DIJ membangun pabrik pengetahuan bagi perangkat desa, jejaring desa dan pasar desa diisi oleh kaum muda," tuturnya. (pra/laz/ong) Editor : Administrator