JOGJA – Jogja Police Watch (JPW) menyayangkan terjadinya kericuhan antara massa aksi unjuk rasa dengan sekelompok masyarakat di Jalan Jenderal Sudirman atau Kawasan Simpang Empat Gramedia, Kota Jogja, Selasa (1/9/2026) malam. JPW mempertanyakan efektivitas pengamanan mengingat jumlah personel kepolisian di lokasi kejadian terbilang cukup banyak.
Kadiv Humas Jogja Police Watch, Baharuddin Kamba, menegaskan bahwa kepolisian diberikan mandat penuh oleh konstitusi untuk menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat dengan mengusung semangat melindungi, mengayomi, melayani, dan menegakkan hukum. Namun, fakta di lapangan dinilai masih jauh dari harapan.
"Kasus kekerasan, intimidasi, hingga tindakan represif yang melibatkan oknum anggota kepolisian terhadap masyarakat sipil masih terus berulang," ujar Kamba dalam keterangan resminya.
Baca Juga: Tembus Top 1 Netflix! Film Dilan ITB 1997 Resmi Bisa Ditonton
Kamba mencurigai bahwa resistensi atau kecurigaan terhadap kritik masyarakat sipil dan aksi demonstrasi masih melekat kuat di tubuh institusi Polri. Menurutnya, kesan budaya militerisme yang menjadi warisan era Orde Baru belum sepenuhnya hilang dari lembaga Tribrata tersebut.
Hingga saat ini, JPW menilai belum ada langkah atau upaya serius dari institusi Polri untuk benar-benar mentransformasikan diri menjadi lembaga berkarakter sipil, terutama dalam aspek tata cara penanganan aksi demonstrasi di ruang publik.
Baca Juga: Huistra Tak Gentar Hadapi Bali United di Laga Perdana Super League
Selain itu, JPW juga menyoroti pola penanganan demonstrasi yang melibatkan organisasi kemasyarakatan (ormas), sebagaimana sempat terjadi di Jakarta. Kamba mendesak agar praktik semacam itu dievaluasi secara menyeluruh dan tuntas.
"Sangat jelas bukan tugas dan wewenang ormas untuk menangani aksi unjuk rasa, apalagi sampai memicu atau terlibat dalam tindakan kekerasan," tegas Kamba.
Editor : Heru Pratomo