Ratusan Mahasiswa Jogja Turun ke Jalan, 10 Tuntutan Dibawa ke DPRD DIY

Cintia Yuliani • Dipublikasikan Kamis, 27 Agustus 2026 | 20:43 WIB
Mahasiswa sedang melakukan orasi di depan DPRD DIY, Kamis (27/8/2026). Cintia Yuliani/Radar Jogja 
Mahasiswa sedang melakukan orasi di depan DPRD DIY, Kamis (27/8/2026). Cintia Yuliani/Radar Jogja aksi 

JOGJA - Ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di DIY menggelar aksi demonstrasi di sepanjang Jalan Malioboro Kamis (27/8/2026). Massa yang tergabung dalam Forum BEM DIY tersebut menyuarakan sejumlah persoalan Indonesia. 

Mahasiswa dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Universitas Ahmad Dahlan (UAD), Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST), Universitas PGRI Yogyakarta (UPY), Akademi Pembangunan Masyarakat Desa (APMD), Universitas Respati Yogyakarta (Unriyo), Sanata Dharma, serta sejumlah kampus lainnya turut ambil bagian.

Massa membawa berbagai spanduk dan poster. Salah satunya bertuliskan, "Dijajah Sentralistik, Rebut Daulat Rakyat". Secara bergantian, perwakilan mahasiswa menyampaikan orasi di depan gedung DPRD DIY.

Baca Juga: Sasar Korban Acak, Polisi Buru Tiga Orang Komplotan Penembakan di Maguwoharjo Sleman

Koordinator aksi Forum BEM DIY Faturahman Djaguna mengatakan, terdapat 10 tuntutan yang disuarakan dalam aksi tersebut. Di antaranya memperkuat otonomi daerah dan fiskal daerah, mendesak pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset, evaluasi tata kelola kehutanan, reformasi total Kepolisian Republik Indonesia (Polri), serta menghentikan militerisme dalam kehidupan sipil.

Selain itu, mahasiswa menuntut pengesahan RUU Masyarakat Adat dan penguatan hak masyarakat kepulauan, mewujudkan pendidikan gratis, ilmiah, berkeadilan dan demokratis, reformasi total partai politik dan birokrasi, penguatan pengawasan serta akuntabilitas penyelenggara negara, dan menghentikan sentralisasi sumber daya alam.

"Ada dua isu besar yang menjadi fokus utama aksi. Yakni penguatan otonomi dan fiskal daerah serta pengesahan RUU Perampasan Aset," katanya saat ditemui di depan DPRD DIY. 

Baca Juga: Cegah Siswa Terprovokasi Aksi Anarkis, Disdikpora DIY Keluarkan SK untuk Sekolah: Begini Bunyinya!

Lanjutnya, persoalan sentralisasi kekuasaan membuat banyak keputusan yang berkaitan dengan kebutuhan daerah masih bergantung kepada pemerintah pusat. Padahal, pemerintah daerah dinilai lebih mengetahui kebutuhan dan kondisi wilayah masing-masing.

Oleh karena itu, Forum BEM DIY mendorong penguatan desentralisasi dan otonomi daerah. Termasuk penguatan fiskal agar daerah memiliki ruang lebih besar dalam mengelola kebutuhan pembangunan di wilayahnya.

Isu kedua yang menjadi sorotan adalah RUU Perampasan Aset. Faturahman menilai aturan tersebut penting untuk memperkuat pemberantasan korupsi sekaligus menjaga aset negara dan uang rakyat.

Namun, pihaknya meminta proses pembahasan RUU tersebut dilakukan secara transparan. Draf dan proses perancangannya harus dibuka kepada publik agar regulasi yang dihasilkan tidak justru dimanfaatkan untuk kepentingan kelompok tertentu.

Baca Juga: Turun ke Lapangan, DPRD Kota Jogja Kawal Hak Warga Terdampak Desil DTSEN

Menurutnya, tuntutan pengesahan RUU Perampasan Aset juga muncul karena keresahan publik terhadap persoalan korupsi. pihaknya menilai pembahasan regulasi tersebut telah berlangsung selama bertahun-tahun, namun belum kunjung menjadi undang-undang.

"Ini yang kami dorong, dipercepat untuk bagaimana menjaga uang rakyat dan memberikan efek jera ke koruptor yang ada di Indonesia," tegasnya.

Selain persoalan korupsi dan otonomi daerah, peserta aksi juga menyoroti kondisi demokrasi, pendidikan, kepolisian, hingga keterlibatan militer dalam ruang sipil.

Forum BEM DIY mendesak reformasi total Polri. Mereka menilai reformasi kepolisian yang selama ini berjalan belum sepenuhnya menyentuh persoalan secara mendasar.

Baca Juga: Manajemen PSIM Jogja Sowan ke Kepatihan, Sultan HB X Beri Wejangan: Disiplin dan Jaga Integritas

Pihaknya juga menyerukan agar militer kembali ke barak dan menghentikan militerisasi dalam kehidupan sipil. Persoalan eksploitasi sumber daya alam serta perlindungan masyarakat adat turut menjadi bagian dari isu utama yang mereka suarakan.

Usai menggelar aksi di DPRD DIY, massa melanjutkan aksi ke dua titik lainnya. Yakni, Istana Kepresidenan atau Gedung Agung, dan Titik Nol Kilometer Jogja.

Faturahman menyebut rangkaian aksi tersebut merupakan bagian dari eskalasi gerakan mahasiswa di Jogjakarta. Forum BEM DIY juga membuka kemungkinan melakukan aksi lanjutan apabila tuntutan mereka tidak mendapat respons.

"Besok jika tuntutan ini tidak diindahkan, kami akan membangun eskalasi berbagai macam aliansi di Yogyakarta," ujarnya.

Baca Juga: Bukan Cuma Dikasih Bantuan, 50 Penyandang Disabilitas di Jogja Mau Tetap Produktif: Ini Kata Hasto!

Terkait kemungkinan pengiriman massa mahasiswa dari Jogjakarta ke Jakarta, Faturahman mengatakan belum ada komunikasi maupun mobilisasi untuk agenda tersebut. Forum BEM DIY saat ini memilih menguatkan gerakan di tingkat daerah.

"Kami punya keterbatasan. Maka kami aktifkan bagaimana gerakan simpul-simpul yang ada di daerah, khususnya di Jogjakarta," jelasnya. (cin)

Editor : Winda Atika Ira Puspita
10 Tuntutan BEM DIY Mahasiswa Orasi Aksi demonstrasi