JOGJA - Musim kemarau di DIY mulai menunjukkan kondisi mengkhawatirkan. Sejumlah wilayah tercatat tidak mengalami hujan selama lebih dari dua bulan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Jogjakarta mengingatkan kondisi tahun ini berpotensi menyerupai kemarau ekstrem 2023 jika tidak segera diantisipasi.
Kepala Stasiun Klimatologi (Staklim) BMKG Jogjakarta Reni Kraningtyas mengatakan, berdasarkan pemantauan hari tanpa hujan (HTH), sebagian besar wilayah DIY telah masuk kategori waspada hingga siaga kekeringan.
"Sebagian besar wilayah DIY sudah tidak mengalami hujan lebih dari 21 hari sehingga masuk kategori waspada. Bahkan banyak daerah yang sudah lebih dari 31 hari tanpa hujan sehingga statusnya siaga," ujarnya kepada wartawan, Selasa (28/7).
Baca Juga: Sadis, Warga Tangerang Aniaya Tetangganya di Kecamatan Ayah, Kebumen dengan Cangkul
Menurut Reni, kondisi kekeringan paling parah terjadi di Kabupaten Bantul dan Gunungkidul. Sejumlah kapanewon di dua wilayah tersebut telah mengalami lebih dari 60 hari tanpa hujan atau masuk kategori awas.
Di Bantul, wilayah yang masuk kategori awas meliputi Kapanewon Jetis, Pajangan, dan Pundong. Sementara di Gunungkidul terjadi di Kapanewon Girisubo.
Reni menyebut, puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada Agustus mendatang. Berdasarkan perkembangan iklim terbaru, karakteristik kemarau tahun ini berpotensi menyerupai kondisi pada 2023.
"Kalau masyarakat masih ingat kondisi tahun 2023 yang hujannya datang sangat terlambat hingga awal 2024, kemungkinan pola seperti itu bisa kembali terjadi tahun ini," ungkapnya.
Baca Juga: PSIM Jogja Sudah Kantongi 9 Pemain Asing; Franco Ramos Bertahan dan Nermin Haljeta Masih Dievaluasi
BMKG mengimbau masyarakat mulai menghemat penggunaan air serta memanfaatkan cadangan air yang tersedia. Menurut Reni, idealnya masyarakat sudah melakukan penampungan air sejak musim penghujan sebagai persiapan menghadapi musim kemarau.
"Kalau sekarang memang sudah memasuki akhir Juli menuju Agustus, masyarakat diharapkan menggunakan air secara hemat. Yang memiliki tandon agar dimanfaatkan dengan baik. Untuk jangka panjang memang diperlukan panen air hujan maupun penyediaan embung dan telaga," jelasnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD DIY Tito Wicaksono mengatakan pemerintah daerah telah melakukan langkah antisipasi sejak sebelum musim kemarau mencapai puncak. Koordinasi bersama BPBD kabupaten/kota dan BMKG telah dilakukan sejak April lalu.
"Kami sudah tiga kali rapat koordinasi dengan BPBD kabupaten kota bersama BMKG. Saat itu rekomendasinya puncak kemarau diperkirakan terjadi Agustus sehingga seluruh daerah diminta menyiapkan langkah antisipasi," katanya.
Saat ini, Kabupaten Gunungkidul, Bantul, dan Sleman telah menetapkan Status Siaga Darurat Hidrometeorologi Kekeringan. Pemerintah DIY juga tengah memproses penetapan status siaga darurat tingkat provinsi.
Sementara Kabupaten Kulonprogo masih menunggu terpenuhinya indikator penetapan status siaga, yakni wilayah yang mengalami lebih dari 60 hari tanpa hujan.
BPBD DIY selanjutnya akan menghimpun usulan kebutuhan penanganan dari pemerintah kabupaten/kota untuk diajukan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Bantuan tersebut nantinya akan disalurkan langsung kepada masyarakat terdampak.
"Proposal dari daerah akan kami kumpulkan kemudian diajukan ke BNPB. Mekanisme bantuannya langsung dari BNPB kepada masyarakat, tidak melalui provinsi," pungkas Tito. (bas)
Editor : Sevtia Eka Novarita