JOGJA - Polemik Jogja Last Friday Ride (JLFR) tidak semestinya dipandang semata sebagai persoalan kemacetan lalu lintas. Pengamat ruang publik menilai aktivitas bersepeda massal yang digelar setiap Jumat terakhir setiap bulan itu merupakan bentuk critical mass. Yakni aksi kolektif warga untuk menyuarakan kritik terhadap tata kelola ruang kota dan kebijakan transportasi di Jogjakarta.
Penggerak Komunitas Warga Berdaya Jogja Elanto Wijoyono mengatakan, pemerintah seharusnya memahami konteks kemunculan JLFR sebagai gerakan sosial, bukan hanya melihat dampaknya terhadap arus lalu lintas.
"JLFR itu sebagai bagian dari aksi kolektif warga untuk mengkritik tata kelola ruang kota, bukan sekadar persoalan kemacetan jalanan. Pemerintah harus tau itu," ujarnya saat ditemui di kediamannya, Minggu (5/7).
Elanto juga mempertanyakan wacana pelarangan rombongan pesepeda melintasi kawasan Malioboro. Menurutnya, hingga kini tidak ada dasar hukum yang melarang kendaraan tidak bermotor menggunakan ruas jalan tersebut.
Malioboro, kata dia, merupakan jalan umum yang digadang-gadang pemerintah kota maupun Pemprov DIJ sebagai kawasan rendah emisi.“Akan ironis kalau sepeda malah dilarang melintas," katanya.
Ia menjelaskan, gerakan critical mass telah berkembang di berbagai negara sejak dekade 1990-an dan mulai dikenal di Jogja sekitar tahun 2010. Gerakan tersebut, lanjut Elanto, lahir sebagai respons terhadap kebijakan transportasi yang dinilai lebih berpihak kepada kendaraan bermotor dibandingkan moda transportasi ramah lingkungan seperti sepeda.
Menurut pria yang 2015 lalu sempat viral karena menghadang moge itu, hingga kini pembangunan sistem transportasi di kawasan perkotaan DIJ masih belum sepenuhnya memberi ruang bagi pesepeda maupun pejalan kaki. Jalur sepeda belum tersedia secara konsisten, sementara transportasi publik juga dinilai belum berkembang sesuai kebutuhan masyarakat.
"Ini menjadi suara kolektif warga Jogja yang sudah disampaikan secara konsisten lebih dari 15 tahun. Karena itu mestinya diapresiasi sebagai bagian dari partisipasi publik," ujarnya.
Kendati demikian, dia menilai evaluasi terhadap JLFR tetap diperlukan. Namun, pembahasannya harus dibedakan antara substansi gerakan dengan perilaku sebagian peserta di lapangan.
Baca Juga: Gantikan Julian Nagelsmann, Jürgen Klopp Sepakat Jadi Pelatih Baru Timnas Jerman
Yang perlu didiskusikan itu, kata dia, apakah persoalannya karena jumlah pesepedanya yang memang sangat banyak atau karena perilaku sebagian peserta ketika berbagi ruang dengan pengguna jalan lain. “Itu dua hal yang berbeda," katanya.
Sementara itu, pengamat ruang publik dari Lingkar Keadilan Ruang Bintang Hanggono menyebut, JLFR lahir dari kegelisahan masyarakat terhadap arah pembangunan transportasi di Jogja sejak kota ini semakin berorientasi pada sektor pariwisata.
Menurutnya, sejak branding "Jogja Never Ending Asia" diperkenalkan pada pertengahan 2000-an, ruang kota semakin didominasi kendaraan bermotor, sedangkan transportasi publik belum mampu mengakomodasi kebutuhan mobilitas warga.
Baca Juga: PSIM Jogja Bidik Dua Pemain Lokal; Ahmad Agung dan Indra Arya Perceka Masuk Radar Perburuan
"JLFR muncul karena kegelisahan itu. Ruang publik diokupasi kendaraan bermotor. Sepeda ingin ditunjukkan kembali sebagai moda transportasi yang layak digunakan di Jogja," ujarnya.
Ia menilai, hingga kini persoalan tersebut belum banyak berubah. Jalur sepeda memang tersedia di sejumlah ruas jalan, tetapi tidak dikelola secara optimal. Di sisi lain, tingginya kepemilikan sepeda motor terjadi karena masyarakat belum memiliki pilihan transportasi publik yang memadai.
Bintang juga menyoroti adanya perbedaan cara pandang masyarakat terhadap kemacetan yang ditimbulkan kendaraan bermotor dan pesepeda.
"Kalau macet karena sepeda motor dianggap biasa. Tapi ketika Jumat terakhir ada macet karena sepeda, justru dianggap gangguan. Padahal itu juga bagian dari hak menggunakan jalan," katanya.
Menurutnya, ruang jalan saat ini seolah hanya diperuntukkan bagi kendaraan bermotor, sehingga keberadaan pesepeda dianggap sebagai pengganggu. Padahal, kata dia, sepeda merupakan moda transportasi yang lebih ramah lingkungan dan pernah menjadi bagian dari keseharian warga Jogja.
"Imajinasi masyarakat tentang jalan raya sudah bergeser, seolah-olah ketika memakai sepeda motor jalan itu milik pribadi. Pengetahuan bahwa sepeda adalah alat transportasi sudah mulai hilang," tegasnya. (bas/pra)
Editor : Heru Pratomo