JOGJA - Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Relawan Peduli Bangsa DIY menggelar aksi di kawasan Titik Nol Kilometer, Jumat (19/6/2026) sore.
Dalam aksi tersebut, para relawan yang bekerja sebagai Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) tersebut menolak keras wacana pembubaran atau penghentian program makan bergizi gratis (MBG).
Koordinator Lapangan Aksi Raihan Evan menjelaskan, ada tiga tuntutan utama yang melandasi gerakan mereka. Di antaranya, program MBG harus tetap berjalan, adili para koruptor, dan ingin persatuan negara Indonesia tetap ada, tidak ada perpecahan.
Baca Juga: 91 Anak Gunungkidul Daftar Sekolah Rakyat, Didominasi Jenjang SMA, SD Nihil Pendaftar
Hal tersebut karena, program MBG diklaim terbukti memberikan dampak ekonomi nyata bagi masyarakat arus bawah. Khususnya dari relawan mendapatkan gaji melalui program tersebut.
"Dan itu menghidupi banyak keluarga. Dari yang anaknya tidak bisa sekolah, sekarang menjadi bisa sekolah. Sangat terbantu juga untuk bisa mendapatkan sembako dan belanja harian," katanya di sela aksi.
Program itu, lanjut Evan, tidak hanya berfokus pada perbaikan gizi generasi muda. Tetapi juga menjadi ladang penghidupan bagi ribuan warga yang memiliki keterbatasan usia maupun strata pendidikan.
Baca Juga: Sekretariat DPRD Kota Jogja Pelajari Sistem Teknologi Digital Kehumasan di Kota Bandung
Tak hanya itu, program MBG di Yogyakarta sendiri juga telah menyerap banyak tenaga kerja lokal yang berperan sebagai relawan pelayanan. Jika program ini diganggu atau dihentikan, kesejahteraan ribuan keluarga di DIY dipertaruhkan.
Evan mengatakan, saat ini sudah ada sekitar 16 ribu relawan di Jogjakarta yang menggantungkan asa dan siap bekerja menyukseskan program pemenuhan gizi nasional tersebut. Sehingga pihaknya memberikan peringatan keras jika program ini sampai dibubarkan.
"Untuk massa aksi sendiri, kalau ini dibubarkan, nanti (gerakan massa) akan lebih besar lagi," tegasnya.
Maka dari itu, saat ini Aliansi Relawan Peduli Bangsa DIY mendesak agar pelaksanaan program MBG dilakukan secara transparan, tepat sasaran, akuntabel, serta melibatkan sektor lokal seperti petani, nelayan, peternak, dan UMKM.
"Kami mendorong aparat penegak hukum bertindak tegas, adil, dan independen terhadap para koruptor karena korupsi terbukti menyengsarakan rakyat kecil," tandasnya. (ayu/wia)
Editor : Winda Atika Ira Puspita