Keresahan pada situasi negara terus disuarakan sejumlah elemen mahasiswa dari berbagai kampus dengan menggelar aksi di Titik Nol Kilometer pada Rabu (17/6). Sejumlah tuntutan disampaikan sebagai wujud keresahan mahasiswa terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai menyengsarakan rakyat.
Aksi tersebut dimulai sekitar pukul 14.00. Mereka juga membawa spanduk-spanduk berisi tuntutan kepada pemerintah. Aksi tersebut diketahui melibatkan Aliansi UMY Bergerak, Aliansi Suka Melawan, BEM Nusantara DIJ, dan APMD Bergerak.
Koordinator BEM Nusantara DIJ Miftahun Ni'am mengatakan, dalam aksi tersebut ada delapan tuntutan kepada pemerintah. Pertama desakan untuk mencabut Indonesia dari keanggotaan Board of Peace. “Karena tidak sesuai dengan kepentingan rakyat dan prinsip kemanusiaan,” ujarnya.
Baca Juga: Kurs Dolar Fluktuatif dan Bergejolak, Pemprov DIY Mulai Petakan Proyek yang Berisiko Terdampak
Kedua, mahasiswa juga menuntut penghentian program-program pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat. Termasuk di dalamnya program makan bergizi gratis, koperasi merah putih, serta berbagai proyek strategis nasional yang merugikan.
Miftahun melanjutkan, tuntutan ketiga berupa penurunan harga bahan bakar minyak, kebutuhan pokok, serta biaya produksi pertanian. Kemudian keempat, mahasiswa menginginkan penghentian penempatan perwira militer dan polisi aktif di jabatan sipil agar kembali ke barak.
Selain itu, dalam tuntutan kelima mahasiswa juga mendesak pemerintah untuk menghentikan segala bentuk kriminalisasi terhadap aktivis, mahasiswa, buruh, dan tani, serta menjamin kebebasan berpendapat.
“Serta menghentikan perampasan tanah, mengekspansi eksploitasi sumber daya alam, demi terwujudnya reformasi agraria sejati dalam tuntutan keenam,” ungkapnya.
Dalam tuntutan ketujuh, mahasiswa juga ingin pemerintah memprioritaskan APBN untuk pendidikan dan kesehatan, serta menghentikan komersialisasi pendidikan. Serta tuntutan yang kedelapan, mendesak Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mengakui kesalahan atas kebijakan yang merugikan rakyat atau segera turun dari jabatannya.
Dewan Eksekutif Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga yang juga perwakilan Aliansi Suka Melawan Dya Sabibi menegaskan, program MBG sangat membebani APBN. Program tersebut menurutnya tidak melalui uji coba yang matang dan berpotensi menjadi proyek politik untuk mengonsolidasikan kekuasaan menuju 2029.
Baca Juga: Klarifikasi Pemilik Rumah Api di Seyegan, Api Berhenti Bukan karena CCTV tapi Rumah Sudah Kosong
Dya juga menanggapi isu kenaikan harga BBM yang kerap disesuaikan dengan harga minyak dunia. Dia mendesak agar pemerintah tidak terus-menerus menjadikan harga global sebagai dalih. Namun harus fokus pada solusi jangka panjang seperti swasembada energi dan percepatan transisi energi.
“Kami mendorong pemerintah untuk melakukan reformasi agraria dan langkah strategis lainnya agar Indonesia tidak lagi bergantung pada kepentingan imperialis barat," tegasnya.
Yang menarik dalam aksi kemarin, adanya surat dari rektorat UMY yang mengizinkan mahasiswanya ikut demonstrasi. Direktur Direktorat Kemahasiswaan dan Karir UMY Zain Maulana mengakui mengeluarkan surat bernomor 1237/A.2-IDKK/VI/2026. Berisi permohonan dispensasi perkuliahan dan ujian bagi mahasiswa yang ingin mengikuti aksi damai di Titik Nol Kilometer.
Baca Juga: Klarifikasi Pemilik Rumah Api di Seyegan, Api Berhenti Bukan karena CCTV tapi Rumah Sudah Kosong
Zain menyatakan, mahasiswa yang ingin ikut serta dalam aksi damai tersebut tidak bisa dihalangi karena merupakan proses demokrasi. Oleh karena itu, pihak kampus pun memberikan kelonggaran absensi bagi yang ingin ikut menyuarakan aspirasi sepanjang kegiatan dilaksanakan secara damai.
“Istilahnya kami memberikan izin kepada mahasiswa. Kalau ada yang izin kuliah (karena ikut aksi), jangan dipersulit," bebernya. (inu/pra)
Editor : Heru Pratomo