JOGJA - Ratusan mahasiswa Universitas Islam Indonesia (UII) menggelar aksi long march dari Malioboro menuju Titik Nol Kilometer Jogja, Senin (15/6/2026). Dalam aksi tersebut, mereka menyuarakan enam tuntutan kepada pemerintah, dengan fokus utama pada persoalan ekonomi, mulai dari melemahnya nilai tukar rupiah, kenaikan harga BBM dan bahan pokok, hingga sulitnya masyarakat mengakses BBM bersubsidi.
Pantauan Radar Jogja di lapangan, mahasiswa yang kompak mengenakan jas almamater biru tiba di kawasan Malioboro sekitar pukul 12.20 WIB. Mereka sempat berhenti dan berorasi di depan kantor DPRD DIY, sebelum akhirnya menuju Titik Nol sekitar pukul 13.02. Setibanya di lokasi, massa membentuk formasi lingkaran dan secara bergantian menyampaikan orasi. Aksi berlangsung kondusif hingga selesai.
Salah satu koordinator aksi, Muhammad Radhi Nabil Akbar mengatakan, para mahasiswa membawa enam tuntutan kepada pemerintah. Namun, isu ekonomi menjadi fokus utama dalam aksi tersebut.
Baca Juga: Kecewa! Demo Mahasiswa Tak Ditemui Bupati di Kebumen, Sebut Dua Program Dinilai Bobrok
"Seperti tajuk yang kami bawakan, yakni menuju Indonesia bangkrut. Salah satu yang kami soroti melemahnya nilai tukar rupiah. Ini akhirnya berpengaruh sebagai efek domino hingga meningkatnya harga BBM," ujarnya, Senin (15/6/2026).
Salah satu dampak yang mencolok dirasakan masyarakat kali ini, dalam mengakses BBM bersubsidi. Ini diklaim sulit menyusul kenaikan Pertamax. "Dan dapat kita lihat bagaimana kita susah untuk mendapatkan subsidi Pertalite saat ini," jelasnya.
Selain persoalan ekonomi, mahasiswa juga menyoroti sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai belum memberikan ruang partisipasi publik secara optimal dalam proses pengambilan keputusan.
"Namun pada ujung-ujungnya kita lihat bagaimana disahkan undang-undang tanpa adanya keterlibatan masyarakat. Ini membuat meaningful participation menjadi tidak berjalan," katanya.
Baca Juga: 13 Sekolah Dasar Nihil Pendaftar, Total 414 SD di Gunungkidul Kekurangan Murid
Dalam aksi tersebut, enam tuntutan yang disampaikan yakni menghentikan program makan bergizi gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Kedua, menurunkan harga BBM dan bahan pokok. Ketiga, memperbaiki tata kelola kebijakan fiskal dan keuangan negara.
Keempat, memberikan kejelasan terkait reformasi Polri serta revisi Undang-Undang Polri. Kelima, menghentikan militerisme di ranah sipil. Keenam, memperbaiki pola komunikasi pemerintah serta mengakui kesalahan dalam sejumlah kebijakan yang dinilai merugikan masyarakat.
Radhi menilai berbagai persoalan tersebut saling berkaitan dengan kondisi sosial dan ekonomi yang dihadapi masyarakat saat ini. Termasuk meningkatnya kesulitan memperoleh pekerjaan di tengah gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di sejumlah sektor. "Yang kami inginkan bagaimana reformasi Polri ini benar-benar berjalan," tegasnya.
Baca Juga: Jelang Libur Sekolah, Pemkab Gencarkan Sosialisasi Cegah Kenakalan Remaja
Mahasiswa berharap tuntutan yang mereka sampaikan dapat menjadi perhatian pemerintah dan para pemangku kebijakan, baik di tingkat daerah maupun nasional.
"Dari aspirasi kami, saya harap dewan-dewan maupun pihak pemerintah bisa mendengar tuntutan-tuntutan kami siang hari ini," tambahnya. (iza/wia)
Editor : Winda Atika Ira Puspita