RADAR JOGJA - Tim Hukum Nasional (THN) Amin DIJ bakal mengungkap fakta-fakta dugaan kecurangan pada Pilpres dan Pileg 2024. Sejauh ini sedang melakukan inventaris data kecurangan, khususnya di wilayah DIJ. Terlebih, DIJ yang akan menjadi salah satu provinsi penyuplai data kecurangan THN Pusat sebagai indikator tim melakukan langkah hukum.
Ketua THN Amin DIJ Feryan Harto Nugroho mengatakan, sejauh ini belum ada laporan data kecurangan yang layak diangkat. Sebab, belum ada format pelaporan resmi terkait pelanggaran atau kecurangan yang masuk. "Tapi indikasi-indikasi (kecurangan) memang kami menemui banyak laporan lisan," katanya kemarin (15/2).
Ryan, sapaan akrabnya, menjelaskan, sesuai tupoksi tim hukum nasional pihaknya memerlukan keterangan saksi dan alat bukti untuk pembuktian melakukan langkah hukum. Pengumpulan data-data dan fakta pemilu pun masih dinventarisir. Sembari berkoordinasi dengan THN Pusat.
"Sekali lagi untuk laporan resmi masih menunggu kita. Kami tidak terima katanya-katanya saja. Butuh bukti di lapangan yang mana format pelaporan itu sudah kami siapkan dari dua minggu lalu, tapi kami lempar tiga hari sebelum 14 (Februari) kepada jaringan relawan paslon," ujarnya.
Adapun laporan indikasi kecurangan secara lisan yang diterimanya seperti soal keterlambatan maupun kekurangan bahkan kelebihan surat suara yang tidak bisa diketahui akan dikemanakan kelebihannya itu. Kemudian soal kesalahan-kesalahan administrasi. Indikasi pelanggaran seperti itu diklaim terjadi merata di seluruh DIJ, meski paling banyak ditemui di Kabupaten Sleman dan Kota Jogja.
Maka terkait indikasi-indikasi itu dibutuhkan bukti yang kuat dari 11 ribuan lebih saksi yang ditempatkan di TPS. Demikian pula hotline pelaporan masih dibuka sejak hari ini hingga enam hari ke depan.
"Kalau informasi-informasi saja sepertinya itu memang sudah kami terima, tapi tidak kami jadikan satu alas yang resmi untuk kami. Sedangkan kami butuh (informasi resmi) agar kami bisa punya dasar legal standing dalam berproses hukum," jelasnya.
Dengan demikian, THN Amin DIJ bakal bekerja keras menginventaris data kecurangan itu secara resmi. Data-data nantinya bakal diserahkan ke tim hukum nasional pusat untuk dasar mengambil langkah selanjutnya terhadap kecurangan tersebut.
Pantauan Radar Jogja kemarin siang (15/2) di Posko Pejuang Amin di Kotabaru Jogja, tampak sepi tidak ada aktivitas. Meski begitu, terlihat pintu gerbang sedikit terbuka dan pintu utama terbuka namun tidak tampak adanya aktivitas. )
Sementara itu, Posko Pemenangan Ganjar-Mahfud DIJ di Banguntapan, Bantul, sehari pasca Pemilu 2024 tampak lengang. Tidak ada keramaian atau perkumpulan relawan maupun anggota Tim Pemenangan Daerah (TPD) Ganjar-Mahfud DIJ.
Pantauan Radar Jogja kemarin (15/2) hanya ada seorang yang duduk di lobi Posko Pemenangan Ganjar-Mahfud DIJ. Sosok itu adalah Jugil Adiningrat yang merupakan ketua Relawan Keluarga Madura Jogjakarta (KMJ). Ruangan-ruangannya di posko itu juga tampak lengang, hanya ada beberapa yang terisi.
Jugil mengatakan, kondisi lengang karena para relawan sedang istirahat. Menurutnya, pada Rabu sore hingga malam hari poskonya sangat ramai dipenuhi relawan. Para relawan datang dari penjuru DIJ untuk menonton hasil quick count atau hitung cepat.
"Iya tadi malam ramai, tapi karena masih capek kan pagi ini tidak ada yang ke sini. Tadi malam kemarin sore ramai," ujarnya saat ditemui. Namun, dari hasil hitung cepat tentu sangat mengecewakan relawan. Jugil menambahkan, pasca pemilu masih tetap konsolidasi dengan teman-teman mengawal suara di TPS.
Menurutnya, ada indikasi beberapa kecurangan. Dia menambahkan, tidak mempercayai hasil quick count yang memenangkan Prabowo-Gibran. Oleh karena itu, akan menunggu hasil hasil penghitungan real count resmi dari KPU.
"Kami meyakini betul quick count ini ada penggelembungan. Jadi tim kami tidak meyakini hasil dari quick count ya," tambahnya. Jugil mengungkapkan, kelompok relawan pemenangan Ganjar-Mahfud tetap solid. Saat ini tetap menjaga komunikasi dan bersiap-siap diri untuk semakin memasifkan.
Menurutnya, kondisi ke depan tetap akan dinamis dan berdinamika. Sekarang masih dilakukan evaluasi terkait Pemilu 2024, apa saja yang menjadi kelemahan dan kelebihan. Jugil yang juga ketua relawan Keluarga Madura Jogjakarta (AMJ) yang mendukung Ganjar-Mahfud, berharap semua pihak untuk tetep menjaga diri karena damai itu indah.
"Kami berharap pemerintah harus lebih netral ke depan mengawal proses real count ini," ungkapnya. Saat ditanya untuk melaporkan kecurangan, Jugil menyampaikan masih dipelajari dan sedang mengumpulkan materi-materi. Prosesnya juga dipilah-pilah, respons secara hukum akan dilakukan apabila memang diperlukan.
Dia tidak dapat memastikan akankan melaporkan kecurangan atau tidak. Namun, apabila memang layak dengan bukti yang kuat, pasti dilaporkan.
Sementara itu, Ketua Tim Pemenangan Daerah (TPD) Ganjar-Mahfud DIJ Yuni Satia Rahayu ditanya soal hasil quick count mengaku masih menunggu hasil resmi KPU dan menghormati proses yang sedang berjalan. Pihaknya masih menunggu dan akan berkonsultasi dengan TPN Ganjar-Mahfud harus seperti apa menyikapi kondisi yang ada.
Dia mengaku masih mengumpulkan data, mendengarkan, dan meminta laporan kecurangan beserta buktinya. "Kami lagi mengumpulkan data karena memang sudah diperintah TPN dari bidang hukum untuk mengumpulkan data berkaitan segala kemungkinan kecurangan," ucapnya.
Pengumpulan data didapatkan dari saksi dan relawan yang melihat sebagai pemantau. Oleh karena itu, dari situ nanti bisa diukur langkah selanjutnya yang akan diambil. Yuni membeberkan, saksi dari Ganjar-Mahfud sudah diberikan pelatihan dari tim advokasi langsung. Dia tidak dapat memastikan waktu tepatnya penyelesaian pengumpulan data. (wia/rul/laz)