RADAR MALIOBORO - Meskipun angka prevalensi stunting di DIJ jauh di bawah rata-rata nasional, Pemprov DIJ terus mendorong penekanan hingga sentuh angka 14 persen sesuai target nasional. Saat ini prevalensi stunting DIJ sebesar 16,4 persen.
Wagub DIJ Paku Alam X mengatakan, angka 16,4 persen itu menjadi lima besar terendah di Indonesia. Ini jauh di bawah prevalensi stunting nasional 21,6 persen. "Saya apresiasi, tapi juga kami terus mendorong penekanan angka stunting di DIJ," katanya (1/2).
Meskipun sudah jauh di bawah prevalensi nasional, DIJ tetap harus menurunkan sebanyak dua persen lagi. Sehingga menyentuh angka target prevalensi stunting nasional yaitu 14 persen.
Kepala BKKBN Hasto Wardoyo mengatakan, untuk mempercepat penekanan stunting perlu dilakukan pencegahan dini. Kesadaran calon pengantin harus digalakkan. "Saya optimistis angka itu bisa dicapai DIJ dengan tidak terlalu sulit. Calon pengantin harus dikawal dan diberi arahan dengan menggandeng KUA," katanya.
Dia menyebut, kesadaran calon pengantin ini harus digalakkan lagi. Sebab saat ini sekitar 20 ribu yang nikah di tahun 2023, yang terdaftar dalam Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah) ini, yang baru periksa darah dan sebagainya sekitar 4 ribu. "Jadi baru 20,5 persen. Itu yang perlu kita galakkan," ujarnya.
Hasto juga menyambut baik usulan Wagub DIJ untuk melibatkan local wisdom untuk menekan prevalensi stunting. Kearifan lokal penting dilakukan karena dapat menjadi alternatif kreatif untuk mengedukasi keluarga. Demikian budaya disebut menjadi senjata ampuh untuk edukasi kepada masyarakat.
"Misalnya tingkep atau tujuh bulanan itu kita bisa adakan tingkep massal, kemudian sambil dikasih edukasi harus bagaimana. Kalau sudah tingkep atau 7 bulanan, kepala (bayi) harus sudah di bawah, berarti kalau belum namanya sungsang. Jadi nanti habis tingkep PR-nya nungging supaya tidak sungsang," jelasnya. (wia/laz)