RADAR JOGJA - Sekretaris Provinsi (Sekprov) DIJ Beny Suharsono akhirnya buka suara soal lelang jabatan eselon dua. Sebagai ketua panitia seleksi (pansel), Beny baru saja mengumumkan 15 nama yang masuk rangking tiga besar. Mereka bersaing menempati lima kursi eselon II/b dan II/a. Meliputi tiga kepala biro, satu kepala badan, serta satu jabatan kepala dinas.
Dari 15 nama itu, ada lima nama yang disebut-sebut punya kans kuat promosi sebagai kepala biro, kepala badan dan kepala dinas. Lima nama itu adalah Kepala Bagian Pelayanan dan Bantuan Hukum Biro Hukum Hary Setiawan berpeluang menjadi kepala biro hukum. Kemudian Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Teguh Suhada sebagai kepala biro umum humas dan protokol (UHP).
Berikutnya Kepala Bidang Perencanaan Bappeda Danang Setiadi yang kabarnya diplot sebagai kepala biro bina pemberdayaan masyarakat (Bermas) dan Kepala Bidang Standarisasi dan Pejaminan Mutu Badan Diklat Faishol Muslim yang berpeluang kuat menjadi kepala badan diklat.
Kemudian kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip (DPAD) santer disebut bakal ditempati Kurniawan. Mantan kepala bidang perencanaan Bappeda ini sekarang menjadi kepala bidang pengembangan destinasi wisata Dinas Pariwisata DIJ.
Terkait sejumlah nama yang disebut-sebut masuk kandidat kuat, Beny enggan memberikan tanggapan. Secara diplomatis, mantan Sekwan DPRD DIJ berujar sembari balik melempar pertanyaan. “Uwis ngerti kok ndadak takon (sudah tahu kok masih tanya, Red),” kilahnya saat ditemui usai rapat kerja dengan Badan Anggaran DPRD DIJ kemarin (28/12).
Beny berharap dari lelang jabatan itu muncul birokrat-birokat muda. Menurut dia, saatnya pemprov dipimpin anak-anak muda. Pemprov, lanjut Beny, punya banyak calon pemimpin muda yang mumpuni. Mereka punya kapasitas dan kapabelitas memimpin. “Kami punya stok yang cukup,” ungkapnya optimistis.
Ketua Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) DIJ ini tengah memberikan sinyal seputar birokrat muda. Bila dilacak lebih dalam, lima nama yang beredar sebagai calon kuat rata-rata masih berusia muda. Sebagian besar usianya di bawah 50 tahun. Bahkan ada yang belum mencapai 45 tahun. Di antaranya seperti Danang Setiadi dan Hary Setiawan. Mengutip profil pejabat sebagaimana tertera di website biro hukum, Hary menamatkan S2 hukum bisnis dan kenegaraan Universitas Indonesia. Dia tak punya pengalaman jabatan eselon IV.
Satu-satunya riwayat jabatannya kepala bagian bantuan dan layanan hukum Biro Hukum Setprov DIJ yang diemban sejak 2021. Berdasarkan informasi, karir Hary banyak dihabiskan di Jakarta. Alumnus Fakultas Hukum UGM ini lama bertugas di lingkungan sekretariat DPD RI.
“Ke depan, kami tidak ingin ada gap antara yang muda dan senior,” terang Beny yang mengawali karir dari sekretaris Kelurahan Giwangan, Umbulharjo, Jogja hingga sekretaris provinsi ini.
Dalam kesempatan itu, Beny berpandangan ingin menghapus rekrutmen pejabat eselon dua dengan cara lelang. Sebagai gantinya, mantan kepala biro tata pemerintahan ini hendak menggunakan sistem talent pool. “Dengan talent pool, kami bisa memetakan kompetensi setiap ASN,” terang alumnus IPDN Jakarta 1995 ini.
Beny mengakui dengan memakai sistem lelang ada beberapa kelemahan. Di antaranya, karir PNS hanya sampai eselon tiga. Sedangkan saat membutuhkan eselon dua, pemprov seperti harus membuka pasar. “Calonnnya bisa datang dari mana-mana,” tuturnya pejabat yang memiliki masa pengabdian 39 tahun sebagai abdi negara ini.
Di bagian lain, Sekprov juga menyebutkan penempatan pejabat eselon dua tidak bisa secepat di dunia militer maupun polisi. Rekrutmen eselon dua prosesnya panjang. Bahkan harus mengantongi izin dari pemerintah pusat sebelum mengadakan lelang jabatan.
Beny secara khusus juga menanggapi sindiran Ketua Fraksi PAN DPRD DIJ Arif Setiadi yang menyebut pemprov melakukan kelirumologi gara-gara melelang jabatan kepala DPAD DIJ padahal pejabatnya waktu diumumkan lelang masih aktif. Sedangkan jabatan yang lowong seperti kepala Bappeda, kepala dinas pertanian dan ketahanan pangan serta kepala Satpol PP justru tak dilelang. “Kami lelang karena sudah ada kepastian,” tegas Beny.
Rapat kerja badan anggaran berlangsung hingga menjelang pukul 18.00. Bahasannya soal evaluasi RAPBD TA 2024 dari Kementerian Dalam Negeri. Beny didampingi Kepala BPKA DIJ Wiyos Santoso, Kepala Bidang Anggaran Belanja BPKA Lindi Dewi Kartika dan Kepala Bidang Perencanaan Bappeda DIJ Danang Setiadi.
Selama rapat kerja yang dipimpin Wakil Ketua DPRD DIJ Huda Tri Yudiana, Danang yang masuk unggulan calon kepala biro bina pemberdayaan masyarakat terlihat duduk di dekat Beny. Posisinya persis di belakang Sekprov. Soal namanya masuk bursa, Danang usai rapat kerja enggan memberikan jawaban. “Tidak ada komentar,” katanya. Hal sama disampaikan Wiyos. Salah satu anggota Baperjakat ini menolak memberikan tanggapan seputar dinamika lelang jabatan eselon dua yang sedang berjalan. (kus/laz)