RADAR JOGJA - Salah satu caleg DPRD DIJ asal Bantul Arni Tyas Palupi mengungkapkan, ia menggunakan dana pribadi dan dana dari kader partai dalam masa kampanye ini. Unttuk masa kampanye 2024, ia menyiapkan Rp 200 juta hingga Rp 300 juta. Jumlah itu untuk pengadaan alat peraga kampanye (APK) dan konsumsi.
"Ada juga yang dibantu dari anggota DPRD DIJ, tandeman dalam mencetak kartu nama, karena kan saat ini wilayah saya cukup banyak," katanya kemarin (3/12).
Ia sendiri sebelumnya anggota DPRD Bantul selama tiga periode sejak 2009 hingga 2024. Ketika kali pertama mencalonkan sebagai anggota dewan pada 2009, hanya menggunakan kocek pribadi untuk dana kampanye.
Saat itu pun ia belum terpikir untuk langsung jadi anggota dewan. Niatnya karena pada tahun itu, kuota caleg perempuan sedang didengungkan. “Kisaran Rp 30 juta, itu uang saya kumpulkan saat kerja di bidang kontraktor,” jelas politisi Partai Golkar ini.
Kemudian saat mencalonkan diri pada 2014 dan 2019, ia sudah mendapatkan bantuan dana dari sejumlah pihak. Banyak yang membuatkan logistik seperti APK. Pihak-pihak tersebut hanya meminta desain ke Arni saja. “Campur antara dana pribadi dan bantuan dari beberapa kader yang memang punya alat untuk mencetak APK,” ujarnya.
Ia merinci pada 2014 dana kampanye yang ia habiskan Rp 50 juta hingga Rp 70 juta. Sementara pada 2019 menghabiskan sekitar Rp 100 juta hingga Rp 150 juta. “Kalau yang 2024 ini perkiraan mungkin sekitar Rp 200 juta sampai Rp 300 juta,” ucap.
Arni menjelaskan, dana kampanye paling banyak dihabiskan untuk pengadaan APK dan konsumsi. Kalau pun ada sisa, dana itu dialihkan untuk operasional. "Misalnya relawan membagikan undangan otomatis ada biaya transportasi. Atau untuk mengganti pulsa karena harus menghubungi untuk hadir sosialisasi,” bebernya.
Kendala yang ia alami hanya sebatas mencari percetakan yang murah. Hal itu agak merepotkan. Karena ia berniat untuk mengkaryakan kader yang memiliki percetakan. Namun ternyata harga yang dipatok lebih tinggi. Sementara percetakan yang bukan milik kader partai justru memberi harga lebih murah. “Bikin agak dilema karena inginnya bikin kader kami tidak terlalu kecewa, tapi juga ingin bisa dapat harga yang bersaing,” ungkapnya.
Sementara itu, Nur Kholis Majid baru pertama mencalonkan diri sebagai anggota dewan pada kontestasi Pemilu 2024, ia mencalonkan diri sebagai caleg DPRD Bantul. Politisi asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengaku hanya bermodal sosial di masyarakat saja. Sehingga tak terlalu memikirkan dana kampanye dalam jumlah besar. “Saya mengalir saja,” katanya.
Ia menjelaskan, partainya juga memfasilitasi dalam pembiayaan kampanye. Misalnya dengan membuatkan atribut seperti APK, stiker, dan spanduk. Para caleg tak perlu mengeluarkan biaya untuk itu. Namun jika ingin menambah sendiri, para caleg diperbolehkan. Meski begitu, Kholis mengaku fasiltias dari partai sudah cukup. Sehingga ia tek terpikirkan untuk menambah pengadaan atribut kampanye.
Secara umum, Kholis belum merasa terkendala soal penggunaan dana kampanye. Karena semua kebutuhan sudah diurus oleh partai. "Sejauh ini sudah mengeluarkan Rp 5 juta sampai Rp 10 juta. Paling banyak habis untuk akomodasi dan transportasi juga sosialisasi,” ujarnya.
Strategi Tandem Tekan Ongkos Politik
Salah satu caleg DPR RI Ahmad Bakhrun asal Kecamatan Ayah, Kebumen, mengaku biaya politik Pemilu 2024 terbilang cukup mahal. Terlebih ketika sudah mendekati hari coblosan.
Meski tidak secara eksplisit menyebut nominal, ia memprediksi biaya yang harus dikeluarkan dapat menyentuh angka ratusan juta, bahkan miliaran rupiah. "Ya sekarang belum dihitung, berapa uang keluar. Total mungkin bisa ratusan juta," ungkapnya (1/12).
Bakhrun menegaskan, biaya itu bukan untuk money politics atau politik uang. Tapi untuk kebutuhan operasional dan biaya pengadaan logistik kampanye. Misalnya baliho, kaos, bendera partai, spanduk, stiker dan atribut lain. "Buat banner gambar segala macam itu bayar pakai uang, bukan pakai daun," candanya.
Menurut Bakhrun, biaya politik akan meningkat berkali lipat ketika sudah memasuki tahap akhir kampanye. Sebab, dirinya akan jauh lebih intens mengumpulkan tim pemenangan serta turun ke lapangan untuk bertemu calon pemilih. "Detik-detik akhir kampanye itu biasanya jor-joran. Kita memang harus muter. Tim juga harus diopeni (diperhatikan)," kata kandidat calon Wakil Bupati Kebumen pada Pilkada 2015 itu.
Dia tak memungkiri, kemampuan finansial menjadi faktor penentu kemenangan pemilu. Kendati begitu, caleg dari Dapil VII (Kebumen, Banjarnegara dan Purbalingga) ini bersyukur karena partai politik pengusung juga ikut membantu dalam hal pemenangan. "Baliho misalnya, ada yang dibantu partai. Ada yang pasang mandiri," ucapnya.
Bakhrun menjelaskan, modal masing-masing caleg dalam menghadapi Pemilu 2024 akan berbeda. Tergantung dari banyak faktor. Seperti kondisi atau luasan wilayah Dapil. Selain itu kandidat caleg dalam satu Dapil. "Contoh nih, misal satu dapil itu petarung. Artinya pengeluaran royal, punya uang banyak. Otomatis caleg lain harus sedikit mengimbangi," terangnya.
Kemudian faktor lain status dari caleg itu sendiri. Ketika caleg merupakan seorang petahana, maka biaya yang dikeluarkan cenderung dapat ditekan karena sudah lebih dulu dikenal masyarakat. "Petahan ini tetap keluar uang, tapi tidak seperti caleg baru. Karena selama dia menjabat sudah bawa program ke masyarakat," sambung ketua DPD Perindo Kebumen itu.
Biaya politik, kata Bakhrun, sebenarnya juga dapat ditekan dengan strategi tandem politik. Istilah tandem yaitu ketika para caleg kabupaten, provinsi, dan pusat saling membantu dalam kebutuhan logistik. "Simbiosis mutualisme lah. Ini efektif, bisa menghemat biaya. Saya pasang gambar sana, sana juga pasang gambar saya," ungkapnya. (tyo/fid/laz)
Editor : Satria Pradika