RADAR JOGJA - Dampak El Nino berupa kekeringan mulai dirasakan di sejumlah daerah di DIJ. Kini sebagian masyarakat di beberapa wilayah, terutama Kabupaten Gunungkidul dan Kulon Progo mengaku kesulitan mendapatkan air bersih. Apa upaya pemkab setempat mengatasinya, bagaimana BPBD memetakan bencana ini, dan apa prediksi BMKG ke depan?
Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Gunungkidul menyebutkan, puncak musim kemarau tahun ini berpotensi mengancam ketersediaan air bersih 28 ribu jiwa. Tersebar di berbagai wilayah kapanewon.
"Utamanya warga yang tinggal di perbukitan," kata Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Gunungkidul Purwono Minggu (20/8/23). Penanganan cepat berupa droping air sepanjang musim kemarau 2023 telah disalurkan kepada masyarakat.
Upaya ini sedikit banyak mampu meringankan beban warga. Karena diakui, beli air dari swasta harganya hingga Rp 150 ribu per tangki. "Sejak bulan lalu Pemkab Gunungkidul menetapkan status darurat kekeringan," ucapnya.
Keputusan ini menindaklanjuti hasil rapat koordinasi antara BPBD dengan Badan Keuangan Aset Daerah dan sekretaris daerah. "Penetapan status darurat bersifat situasional. Target awal penetapan berlangsung hingga 15 Desember," terangnya.
Di sektor pangan, Kepala Dinas Perdagangan (Disdag) Kabupaten Gunungkidul Kelik Yuniantoro konsentrasi pada ketersediaan beras. Berdasarkan konfirmasi, posisi stok beras Bulog DIJ sebanyak 2127 ton. Dari distributor pada pendataan minggu ketiga Juli 2023 ada sekitar empat ton. Itu belum termasuk cadangan beras yang dimiliki petani secara mandiri.
Sementara kebutuhan rata beras per kapita penduduk sekitar 5,7 ton per bulan. "Posisi stok setiap bulan dinamis. Kalau yang ada sekarang diproyeksi masih aman," kata Kelik.
Kepala Dinas Pertanian dan Pangan (DPP) Kabupaten Gunungkidul Rismiyadi mengakui, musim kemarau berimbas pada penurunan luas lahan pertanian. Pada musim kemarau kali ini terjadi penyusutan luas tanam padi, dari 27.000 hektare menjadi 7.600 hektare.
"Tapi masyarakat memiliki ilmu titen. Petani rata-rata memiliki cadangan gabah di rumah masing-masing," kata Rismiyadi. Ia meyakini ketersediaan pangan mencukupi sampai musim tanam berikutnya. Petani di Gunungkidul terbiasa menyimpan cadangan pangan berupa padi gabah kering secara mandiri.
Sebelumnya, Bupati Sunaryanta mengklaim sejauh ini persoalan air bersih di wilayahnya masih terkendali. Dia juga meyakini dampak dari El Nino tidak signifikan, jika dilihat dari laporan distribusi air bersih BPBD. "Sekarang masyarakat lebih siap menghadapi potensi krisis air bersih. Terlebih berbagai bantuan fasilitas air bersih dari pihak ketiga berdatangan. Terbaru 10 titik sumur bor dari Kementerian Pertahanan (Kemenhan)," kata Sunaryanta.
Sementara itu, BPBD Kabupaten Kulon Progo mencatat ada lima kapanewon yang masuk dalam peta wilayah kekeringan tahun ini. Kebutuhan air bersih di wilayah itu sebagian besar telah diintervensi PDAM dan Pamsimas. "Berdasarkan hasil kajian kami, peta wilayah kekeringan di Kulon Progo meliputi Kapanewon Kokap, Girimulyo, Samigaluh, Kalibawang, dan sebagian Pengasih," ucap Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kulon Progo Joko Satyo Agus Nahrowi (17/8).
Dijelaskan, untuk kebutuhan air bersih di lima kapanewon itu dalam beberapa tahun terakhir, sudah diintervensi PDAM dan program Pamsimas. "Alhamdulillah kebutuhan air bersih masyarakat di sana sudah banyak tercover," jelasnya.
Menurutnya, kekeringan dan krisis air bersih memang sudah mulai terjadi. Hal itu ditandai dengan mulai masuknya beberapa surat permohonan droping air bersih. "SD Jatiroto Purwosari, SMP 4 Pengasih, masyarakat Kalipetir Lor Margosari, Kalurahan Argosari saat TMMD juga sudah minta droping air bersih," ujarnya.
Terkait kebijakan anggaran droping air bersih, sementara masih mengandalkan dana CSR dari PDAM. BPBD Kulon Progo mengaku belum bisa mengeluarkan anggaran pengadaan air bersih, karena SK Tanggap Darurat Kekeringan belum diterbitkan. "Sementara dasar pengalokasian anggaran droping air bersih itu setelah tanggap darurat kekeringan ditetapkan, kemungkinan sebentar lagi," terangnya.
Ditambahkan, BPBD Kulon Progo masih memiliki anggaran Biaya Tak Terduga (BTT) yang belum sempat dikeluarkan di musim kekeringan tahun sebelumnya. Jumlahnya sekitar Rp 200-an juta. Jika dialokasikan untuk droping air bisa untuk sekitar 50 tanki.
Sementara Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi DIJ melalui Dinsos Kabupaten Kulon Progo juga sudah menyiapkan. Adapun alokasi dana dropping air bersih di BPBD Kulon Progo saat ini masih Rp 24,9 juta, sementara BTT sekitar Rp 2 miliar. "Belum bisa dipastikan apakah anggaran Rp 24,9 juta itu mampu untuk mengcover kekeringan tahun ini. Kami melihat kondisi lapangan, jika banyak yang minta kami akan tambah dengan dana BTT, Dinsos dan CSR," tambahnya. (gun/tom/laz)