RADAR JOGJA - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memperluas strategi percepatan pengentasan kemiskinan melalui program Satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Satu Desa Dampingan. Hingga September 2026, intervensi berbasis pendampingan ini telah menjangkau 641 desa di seluruh Jateng.
Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, menegaskan program ini akan terus diperluas setelah terbukti membantu mempertajam sasaran penanggulangan kemiskinan. Hal itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Jateng 2026 di Kantor Bappeda Jateng, Selasa (29/9/2026).
Menurut Gus Yasin, penurunan angka kemiskinan harus diperkuat dengan pemetaan yang lebih detail. Ia meminta pemetaan tidak berhenti di level kabupaten, tetapi dikerucutkan hingga ke kecamatan dan desa termiskin untuk kemudian didampingi langsung oleh OPD.
"Di kecamatan mana yang paling miskin, lalu desanya mana, di situ OPD kita tugaskan," ujarnya.
Baca Juga: APBN 2027 Anggaran Subsidi Energi Dipangkas Rp11,44 Triliun, Pemerintah Klaim Tetap ProRakyat Miskin
Gus Yasin menjelaskan, OPD yang ditugaskan tidak bekerja sendiri. Perannya sebagai koordinator lintas sektor yang menghubungkan kebutuhan riil desa dengan program-program OPD lain agar intervensi berjalan terintegrasi.
Ia juga menekankan kunci keberhasilan ada pada keberanian memverifikasi dan memperbarui data kemiskinan secara berkala. Pendataan harus dimulai dari bawah, dari tingkat RT, RW, dan desa, karena perangkat desa yang paling memahami kondisi warganya. Dengan data yang akurat, bantuan bisa dipastikan tepat sasaran.
Selain soal data, Wagub meminta agar bantuan tidak hanya bersifat konsumtif. Untuk warga usia produktif, bantuan harus didorong ke arah pemberdayaan agar berkelanjutan. Contohnya bantuan ternak kambing atau ayam yang harus disertai pendampingan agar berkembang dan menambah pendapatan, bukan habis dikonsumsi.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Jateng Imam Maskur melaporkan, persentase penduduk miskin Jateng per Maret 2026 tercatat 9,21 persen atau sekitar 3,29 juta orang, dengan konsentrasi lebih tinggi di pedesaan karena keterbatasan alternatif pendapatan di wilayah agraris. Namun ekonomi Jateng tumbuh 5,31 persen.
Baca Juga: Sambut Kontingen dan Tamu Undangan TKTB Se-Indonesia XXV, TBY Sajikan Karawitan Ndang Tak Gong
Kabar baiknya, kemiskinan ekstrem turun drastis dari 0,62 persen pada 2024 menjadi 0,30 persen pada 2025, atau lebih dari 50 persen. Kota Surakarta dan Salatiga menjadi contoh penurunan signifikan yang bisa direplikasi daerah lain.
Editor : Iwa IkhwanudinSumber : Berbagai Sumber