KEBUMEN - Bupati Kebumen Lilis Nuryani hadir dalam Musyawarah Daerah (Musda) IV Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kebumen, Sabtu (12/9). Dalam acara tersebut ia mengimbau agar perangkat desa tetap menjaga netralitas pada Pilkades 2027 serentak mendatang.
Lilis menyatakan, tahun depan di Kebumen akan berlangsung hajat penting di tingkat desa. Yakni, perhelatan pemilihan kepala desa secara serentak. Ia menegaskan, pesta demokrasi tersebut perlu dikawal bersama agar berjalan kondusif dan sesuai ketentuan berlaku. "Soliditas dan netralitas perangkat desa akan diuji. Musda ini harus menjadi momentum memperkuat organisasi," ucapnya.
Baca Juga: Sasar Anak dan Dewasa, Pemkot Deteksi Penularan TBC dengan Terapkan Pemeriksaan Active Case Finding
Menurut Lilis, perangkat desa punya posisi penting karena berhadapan langsung dengan masyarakat. Ia tak ingin pelayanan publik maupun roda pemerintahan desa terganggu akibat dinamika pilkades. Perangkat desa lewat PPDI juga diharapkan dapat mempersiapkan anggotanya dalam menghadapi proses transisi kepemimpinan desa berdasar hasil pilkades. "Pilkades serentak 2027 akan melibatkan ratusan desa," katanya.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kebumen Budhi Suwanto menyampaikan, pembahasan soal pelaksanaan pilkades serentak masih terus bergulir. Pemerintah daerah membuka wacana mekanisme pilkades nantinya bakal dilakukan dengan beberapa tahap. Kebijakan ini diambil melalui berbagai pertimbangan, salah satunya dengan melihat aspek keamanan. Skema tersebut disiapkan agar pelaksanaan pesta demokrasi di tingkat desa dapat berjalan kondusif. "Sedang kami atur. Gambarannya nanti tiga tahap dari total desa yang menyelenggarakan pilkades," ungkapnya.
Baca Juga: Pembakaran Sampah Dilarang, Pelanggar Terancam Denda: Peristiwa Kebakaran Lahan si Jogja Meningkat
Sejauh ini, kata Budhi, pemerintah daerah masih mempersiapkan regulasi sebagai dasar pelaksanaan pilkades seretak. Berbagai persiapan juga terus dilakukan, termasuk mengatur jadwal pelaksanaan sekaligus menentukan kebutuhan anggaran. Nantinya, setiap desa akan menerima alokasi anggaran pilkades berbeda, tergantung jumlah daftar pemilih tetap (DPT). "Akan ada revisi perda lama. Terkait anggaran bukan kewanangan kami. Masih dalam pembahasan," jelasnya.
Rencananya, kata Budhi, pemerintah daerah bakal menyisihkan anggaran sebesar Rp 10,9 miliar untuk mendukung pelaksanaan pilkades serentak di 400 desa. Dukungan anggaran tersebut dialokasikan untuk menunjang seluruh biaya tahapan pilkades, mulai dari persiapan hingga pemungutan dan penghitungan suara. (fid)
Editor : Sevtia Eka Novarita