KEBUMEN - DPRD Kebumen memberikan sejumlah catatan atas kinerja eksekutif terkait capaian pendapatan asli daerah (PAD). DPRD melalui Badan Anggaran (Banggar) menilai dinas teknis belum cukup serius mengejar target PAD. Terbukti hingga memasuki triwulan ketiga realisasi PAD masih berkisar di angka 46,22 persen.
Juru Bicara Banggar DPRD Kebumen Wahid Mulyadi menyampaikan, berdasar pembahasan bersama eksekutif diperoleh hasil pendapatan daerah pada Perubahan APBD Rp 231 miliar atau terdapat pengurangan Rp 7,4 miliar dari APBD murni.
Dari sisi PAD juga belum menyentuh angka 50 persen. Atas kondisi itu DPRD meminta dinas penghasil PAD bekerja secara optimal di sisa tahun anggaran.
Baca Juga: 45 Siswa di Turi Diduga Keracunan Usai Santap MBG, Sampel Makanan Diperiksa di Laboratorium
"Kami minta evaluasi menyeluruh terhadap capaian yang masih di bawah target," jelasnya selepas rapat laporan banggar, Seni (7/9).
Mulyadi menyatakan, APBD Kebumen masih sangat bergantung pada dana transfer pemerintah pusat. Jika ditotal pendapatan transfer mencapai Rp 2,3 triliun atau 80 persen pada postur APBD.
Oleh karena itu, Banggar terus mendorong percepatan optimalisasi PAD guna mengurangi ketergantungan fiskal terhadap pendapatan transfer.
Baca Juga: WJNC 2026, Pastikan Cerita Wayang Bisa Dinikmati Maksimal: Pemkot Pindah Lokasi Gelaran di Sini
Disebutkan, beragam masukan yang disampaikan eksekutif di antaranya, intensifikasi penagihan pajak yang selama ini belum tergali optimal.
Lalu, Banggar juga meminta adanya perbaikan basis data wajib pajak mengingat besarnya kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap total PAD. "Catatan banggar, perlu penerapan sistem reward and punishment soal PAD," bebernya.
Saat ini, lanjut Mulyadi, legislatif bersama eksekutif telah membahas Raperda tentang Perubahan APBD Tahun 2026.
Baca Juga: Terima Surat Kewaspadaan Kemenkes, Dinkes Bantul Siapkan Mitigasi Abu Vulkanik Gununug Anak Krakatau
Dalam draft raperda tersebut didapat gambaran umum pendapatan daerah berkurang Rp 176 juta dari Rp 2,9 triliun yang ditetapkan pada perubahan APBD Tahun 2026.
Sedangkan dari sisi belanja daerah bertambah Rp 134 miliar dari anggaran yang ditetapkan pada perubahan sebesar Rp 3,1 triliun.
Adapun pembiayaan daerah mengalami defisit anggaran senilai Rp 221 miliar, namun ditutup menggunakan pembaiayaan Netto dengan jumlah sama sehingga pembiayaan dinatakan seimbang.
Baca Juga: Penumpang KAI Daop 6 Naik 12,5 Persen, Jadi Alternatif Transportasi Imbas Penutupan Bandara Soetta
"Di 2027 banggar minta pengoptimalan QRIS dan E-Tiketing di seluruh punguran PAD," kata Mulyadi.
Bupati Kebumen Lilis Nuryani dalam paparan nota pengantar Perubahan APBD Tahun 2026 menegaskan, pendapatan daerah dari sektor retribusi diproyeksi akan menjadi penyumbang terbesar PAD.
Secara rinci penyumbang PAD terbesar berasal dari target retribusi pelayanan kesehatan, disusul pajak daerah dengan kontribusi sebesar 39,61 persen.
Baca Juga: Mantan Karyawan Little Aresha Ungkap: Anak Dibedong Hampir Seharian di Little Aresha
Di samping itu terdapat hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan menyumbang 4,10 persen dan lain-lain PAD yang sah berkontribusi sebesar 1,27 persen.
"Kami tentunya berharap rasio pertumbuhan PAD dapat terus ditingkatkan," ungkapnya. (fid/pra)
Editor : Heru Pratomo