MAGELANG - Belakangan ini warga Kota Magelang mengeluh soal perubahan desil. Lantaran perubahan kategori tersebut berdampak terhadap akses sebagian warga, terutama bantuan sosial (bansos). Kondisi itu membuat pemerintah daerah terus berupaya mencari jalan keluar.
Wali Kota Magelang Damar Prasetyono mengatakan, pemkot menerima cukup banyak pertanyaan dari warga setelah data desil terbaru menunjukkan perubahan dibandingkan data sebelumnya.
Menurutnya, keresahan warga merupakan hal yang wajar apabila kondisi faktual mereka tidak berubah, tetapi status dalam data kesejahteraan justru bergeser.
Baca Juga: Orang Tua Atlet Protes, Kontingen Popda Kebumen ke Semarang Naik Bus Engkel
"Karena sudah didata, nek terus muncul desil yang baru, ini kan ya warga bertanya, wajarlah. Bagaimana kok ini bisa berubah?" kata Damar usai rapat paripurna, Rabu (2/9).
Persoalan tersebut, kata dia, telah dibahas bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan sejumlah pemangku kepentingan. Pemerintah juga mengundang lurah dan camat agar memiliki pemahaman yang sama dalam memberikan penjelasan kepada warga mengenai perubahan desil.
Pemkot menyiapkan langkah verifikasi dan pendataan ulang terhadap sekitar 7.000 warga yang merasa kondisi ekonominya tidak sesuai dengan kategori desil terbaru. Data hasil verifikasi nantinya akan kembali diusulkan kepada Kemensos RI.
Baca Juga: Jamu Persita di Laga Perdana, Pelatih PSIM Jogja Van Gastel Menolak Hat-Trick Kalah
"Kami juga punya formulasi juga. Akan kita data ulang lagi, akan kita verifikasi lagi, dan akan kita usulkan kembali ke Kemensos," ujarnya.
Damar melanjutkan, pemerintah memiliki sejumlah sumber daya yang dapat difokuskan untuk membantu warga yang secara faktual tidak mampu tetapi mengalami kenaikan desil. Selain Jaring Pengaman Sosial (JPS) milik pemkot, sumber dukungan juga dapat berasal dari Baznas, Lazismu, PMI, hingga forum CSR.
Ketua DPRD Kota Magelang Evin Septa Haryanto mengatakan, data desil masih perlu dilakukan verifikasi dan validasi (verval). Dari sekitar 7.000 warga itu, sekitar 1.000 data terindikasi tidak sesuai ketentuan dan perlu segera ditindaklanjuti. "Apakah semua tidak valid? Ya tidak semua," terangnya.
Baca Juga: Dugaan Keracunan MBG Kembali Terjadi di Sleman, Siswa Alami Pusing dan Diare
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Magelang Bambang Nuryanta menuturkan, perubahan kategori desil terjadi cukup signifikan pada sebagian warga. "Banyak. Dari desil yang dulu 2 menjadi 8, 9, 10 tuh banyak," sebut Bambang.
Perubahan tersebut menjadi krusial karena semakin tinggi kategori desil, semakin besar kemungkinan warga tidak lagi masuk dalam sasaran sejumlah program bansos.
Satu dampaknya terlihat pada penerima Program Keluarga Harapan (PKH). Bambang menyebut, jumlah penerima yang sebelumnya sekitar 4.000-an, kini berdasarkan data terbaru tinggal sekitar 1.700-an.
Baca Juga: Petani Tebu Gelar Aksi di Monas,Desak Pemerintah Naikkan Harga Gula
Perubahan juga terlihat pada kelompok masyarakat yang sebelumnya berada di desil 1. Dia menyebut, jumlah keluarga dalam kategori tersebut sebelumnya sekitar 10.000 kepala keluarga (KK), sedangkan dalam data terbaru menjadi sekitar 6.000 KK.
Itu berarti, kata Bambang, terdapat pengurangan sekitar 4.000 KK pada desil 1. Perubahan itu belum memperhitungkan pergeseran pada desil 2, 3, 4 dan kategori lainnya.
Namun, ketika ditanya mengenai indikator apa saja yang menyebabkan seorang warga mengalami kenaikan desil, Bambang mengaku, tidak mengetahui secara rinci.
Baca Juga: Awas! BMKG Prediksi September Nyaris Tanpa Hujan, El Nino Sangat Kuat Berpotensi Picu Kekeringan
Menurut dia, sistem yang digunakan berasal dari BKKBN dan pihak dinsos tidak memperoleh penjelasan detail mengenai keseluruhan indikator survei tersebut. "Itu di dalam apa, sistemnya itu hanya dari BKKBN. Saya enggak diberi tahu terkait dengan survei 2025 BKKBN," ujarnya.
Bambang menambahkan, pemerintah daerah masih memiliki ruang untuk menyampaikan sanggahan atau mengusulkan perubahan data. Pembaruan desil dilakukan setiap tiga bulan.
Sekitar 20 Oktober mendatang, menurut dia, akan kembali muncul pembaruan desil. Sebelumnya, pada Agustus, Dinsos Kota Magelang telah mengajukan sekitar 90 orang untuk perubahan desil. Setelah pembaruan Oktober, perubahan berikutnya akan dilakukan pada Januari 2027. (aya/pra)