MUNGKID - Sebanyak 36 pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Lapangan drh Soepardi, Sawitan mulai menempati lapak baru usai penataan kawasan tersebut rampung. Penataan ini menjadi langkah awal untuk menjadikan kawasan yang lebih tertib sekaligus nyaman bagi pengunjung.
Lapak semi permanen tersebut telah mulai dimanfaatkan para pedagang sejak pekan lalu. Puluhan pedagang yang tergabung dalam Paguyuban PKL Barokah kini memiliki tempat berjualan yang lebih layak.
Ketua Paguyuban PKL Barokah, Suhardi mengatakan, kepastian tempat berjualan menjadi hal yang telah lama dinantikan pedagang. Menurutnya, penataan tidak hanya memberikan kepastian bagi pedagang, tetapi juga berpengaruh terhadap kenyamanan konsumen.
Baca Juga: Berawal dari Warga Bakar Sampah, Lahan Salak 1.000 Meter di Sleman Kebakaran
"Dengan lapak yang jelas, pedagang bisa lebih tertib dan pembeli juga lebih nyaman. Harapannya usaha kami bisa lebih berkembang," kata Suhardi, Selasa (25/8).
Sebelum penataan dilakukan, keberadaan PKL di kawasan tersebut belum memiliki pola yang seragam. Pedagang menempati sejumlah titik di sekitar lapangan dengan fasilitas yang relatif terbatas.
Kini, sebanyak 36 lapak disiapkan sesuai jumlah pedagang yang tergabung dalam paguyuban. Penataan tersebut diharapkan tidak berhenti pada pemindahan lokasi berjualan, tetapi menjadi bagian dari upaya menghidupkan kembali aktivitas ekonomi di sekitar Lapangan drh Soepardi.
Baca Juga: Upaya Dinkes DIY Pertahankan Prevalensi di Bawah 10 Persen, Bidik Pencegahan Stunting dari Hulu
Suhardi mengatakan, kondisi sarana yang sebelumnya kurang memadai turut memengaruhi kenyamanan pengunjung. Karena itu, keberadaan lapak baru diharapkan dapat menjadi titik awal untuk membangun kawasan usaha yang lebih layak.
"Kalau sudah lebih layak, kami juga bisa bikin kegiatan atau event supaya pengunjung lebih ramai," ujarnya.
Baca Juga: Terjerat Benang Layangan, Damkar Kabupaten Magelang Selamatkan Burung Hantu
Bupati Magelang Grengseng Pamuji mengatakan, penataan kawasan PKL tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah daerah. Keterbatasan anggaran membuat kolaborasi dengan pihak lain diperlukan untuk mempercepat penyediaan sarana bagi masyarakat.
Satu bentuk kolaborasi yang dimanfaatkan adalah dukungan melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) dari mitra. Sehingga kini para pedagang bisa menempati lapak yang lebih layak. (aya)
Editor : Heru Pratomo