SEMARANG – Program perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) di Jawa Tengah terus digencarkan. Namun, upaya tersebut tidak sekadar menyentuh kondisi fisik rumah, seperti mengganti atap, memperbaiki lantai, maupun memperkuat dinding.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melihat persoalan hunian sering kali berkaitan erat dengan kondisi sosial dan ekonomi keluarga. Keterbatasan pendapatan, pekerjaan yang tidak stabil, hingga persoalan pendidikan menjadi bagian yang turut diperhatikan ketika pemerintah membantu memperbaiki rumah warga.
Memasuki usia ke-81, Jawa Tengah berupaya mempertahankan pendekatan tersebut. Perbaikan rumah berjalan beriringan dengan pemberian akses terhadap pendidikan, pekerjaan, bantuan sosial, serta peluang peningkatan pendapatan bagi keluarga penerima manfaat.
“Kita bantu tidak hanya rumahnya. Kalau anaknya ada yang putus sekolah, kita sekolahkan. Kalau butuh pekerjaan, bantuan sosialnya juga kita dorong,” kata Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi saat menyalurkan bantuan perbaikan RTLH di Desa Gondang, Sragen pada 4 Maret 2026.
Ratusan Ribu Rumah Ditangani
Baca Juga: Mengenal Earthquake Lights, Cahaya Misterius dari Langit yang Muncul Saat Gempa
Upaya memperbaiki kualitas hunian tersebut menjadi bagian dari penanganan backlog perumahan di Jawa Tengah. Sepanjang 2025, sebanyak 274.514 unit berhasil ditangani. Jumlah itu membuat backlog turun dari 1.332.968 unit pada awal 2025 menjadi 1.058.454 unit pada awal 2026.
Program tersebut berlanjut pada 2026. Hingga Triwulan II, penanganan backlog tercatat mencapai 65.449 unit.
Penanganannya berasal dari berbagai sumber pendanaan, mulai APBN melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Dana Desa, kementerian/lembaga, APBD Provinsi, APBD kabupaten/kota, hingga dukungan CSR dan Baznas.
Dari APBD Provinsi Jawa Tengah, realisasi penanganan hingga Triwulan II mencapai 1.625 unit dari target sebanyak 5.231 unit.
Besarnya penanganan juga menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya berfokus membangun rumah baru. Pada 2025, dari 17.510 unit yang ditangani melalui APBD Provinsi Jawa Tengah, sebanyak 17.170 unit merupakan peningkatan kualitas RTLH. Sementara pembangunan rumah baru tercatat 340 unit.
Artinya, sebagian besar intervensi diarahkan untuk meningkatkan kualitas rumah yang sudah ditempati masyarakat agar menjadi hunian yang lebih sehat, aman, dan layak.
Data backlog awal 2026 juga memperlihatkan persoalan tersebut. Dari total 1.058.454 unit backlog, sebanyak 762.064 unit masuk kategori backlog kelayakan. Sementara backlog kepemilikan tercatat 296.390 unit.
Rumah Layak, Ekonomi Keluarga Tetap Diperhatikan
Perbaikan RTLH memberikan manfaat langsung bagi keluarga penerima. Beban biaya renovasi yang sebelumnya sulit ditanggung sendiri dapat terbantu, sekaligus menciptakan tempat tinggal yang lebih aman dan sehat.
Namun, rumah yang telah diperbaiki tidak otomatis menyelesaikan persoalan ekonomi keluarga.
Hal tersebut terlihat saat Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen meninjau rumah Sailah (50), warga Desa Ayamputih, Kecamatan Buluspesantren, Kabupaten Kebumen, yang menerima bantuan RTLH.
Selain memastikan kondisi rumah sudah lebih layak, Taj Yasin turut menanyakan keadaan ekonomi keluarga tersebut.
Baca Juga: Astra Honda Dream Cup (AHDC) 2026, Pesta Balap Istimewa, Vario Evo 160 Kebanggaan Baru di Lintasan A
Suami Sailah, Ade Suratman, masih bekerja sebagai pedagang cilok di Cirebon. Sementara Sailah bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Penghasilan keduanya masih terbatas. Anak sulung mereka yang telah menyelesaikan pendidikan SMA juga belum memperoleh pekerjaan.
Taj Yasin kemudian berupaya membuka akses bagi anak Sailah agar dapat memperoleh pekerjaan sekaligus meningkatkan keterampilan. Sejumlah pilihan yang dipertimbangkan antara lain bursa kerja, pelatihan vokasi, magang, hingga peluang bekerja ke Jepang jika tersedia.
“Anaknya sudah lulus SMA. Kita coba link-kan (hubungkan) ke dunia usaha atau pekerjaan,” ujarnya.
Bagi Sailah, bantuan perbaikan rumah memberikan perubahan besar. Hunian yang sebelumnya masih memiliki lantai tanah dan dinding yang belum diplester kini menjadi jauh lebih layak ditempati.
“Terima kasih banyak atas bantuannya. Rumah jadi bagus. Dulu rumah masih tanah, temboknya belum diplester. Sekarang sudah lebih layak,” tutur Sailah, 14 Juli 2026.
Bantuan yang Mengubah Harapan Warga
Cerita serupa datang dari Hadi Mulyono, warga Kudus. Ia mengaku sudah lama memiliki keinginan memperbaiki rumah, tetapi kondisi ekonomi membuat rencana tersebut belum kunjung terwujud.
“Senang sekali dapat bantuan dari Gubernur Ahmad Luthfi. Dulu punya keinginan mau bangun atau perbaiki rumah ini, tetapi mengumpulkan uang dari dulu nggak cukup-cukup. Tertolong sekali dengan adanya bantuan dari Pak Luthfi ini,” ujar Hadi pada 29 Juni 2026.
Kisah Sailah dan Hadi menunjukkan dampak langsung program RTLH. Ketika biaya perbaikan rumah terlalu berat bagi keluarga berpenghasilan terbatas, bantuan pemerintah dapat menjadi jalan untuk mewujudkan hunian yang lebih layak.
Baca Juga: Semarak Agustusan, 103 Kelompok Tani Terima Bantuan Alsintan di Pendopo Kabumian
Namun, besarnya persoalan perumahan membuat pekerjaan tersebut masih panjang. Hingga Triwulan II 2026, masih terdapat 993.005 unit backlog yang membutuhkan penanganan.
Karena itu, tantangan Jawa Tengah ke depan bukan hanya mengejar jumlah rumah yang berhasil diperbaiki. Pemerintah juga perlu memastikan intervensi tersebut memberi manfaat berkelanjutan bagi keluarga penerima, terutama dalam membuka akses terhadap pekerjaan, pendidikan, dan peningkatan pendapatan.
Memasuki usia ke-81, upaya tersebut menjadi bagian dari strategi Jawa Tengah dalam menangani kemiskinan secara lebih menyeluruh. Hunian yang sehat dan aman merupakan kebutuhan dasar, tetapi keluarga yang tinggal di dalamnya juga membutuhkan kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup.