MUNGKID - Puluhan warga Desa Wonogiri, Kajoran mendatangi kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Magelang untuk mendesak kelanjutan proses hukum terhadap kadesnya, Junarsih.
Dia diduga terlibat penyalahgunaan wewenang dan pemalsuan tanda tangan dalam laporan proyek dana desa.
Aksi tersebut semula direncanakan digelar di balai desa.
Namun, warga justru turun ke jalan dan menuju kantor kejaksaan.
Mereka membawa sejumlah poster berisi tuntutan.
Baca Juga: Tuntut Akses Wisata Utara, Pemkab Gunungkidul Dorong Pembangunan Tol Lanjut Hingga Nglanggeran
Seperti 'ojo gemeter, ojo gigrik demi keadilan', 'lepaskan desaku demi cengkraman koruptor', dan lainnya.
Lantasi, sebanyak 10 perwakilan warga mengikuti pertemuan dengan pihak kejaksaan yang berlangsung lebih dari satu jam.
Dalam mediasi tersebut, warga meminta kejelasan status penanganan kasus serta mendesak agar perkara segera naik ke tahap penyidikan.
Pihak kejaksaan juga memberikan penjelasan terkait kasus tersebut.
Koordinator lapangan, Purnoto menuturkan, kedatangan warga bertujuan meminta komitmen penegak hukum untuk menuntaskan kasus yang telah lama bergulir.
Baca Juga: Percepat Ganti Rugi Terdampak YIA, Pemkab Kulon Progo Mulai Survei Lahan Pengganti TKD Palihan
Dugaan penyimpangan anggaran yang menyeret Junarsih itu telah melalui proses audit Inspektorat dan ditemukan selisih anggaran mencapai lebih dari Rp 500 juta.
"Kami hanya minta proses hukum dilanjutkan. Ini sudah lama ditunggu warga," tegasnya usai aksi, Kamis (6/8/2026).
Dia juga menegaskan, warga tidak lagi menginginkan Junarsih memimpin desa.
Bahkan, penolakan itu telah dilakukan dengan penyegelan kantor desa sejak November 2025.
Alhasil, pelayanan publik tidak lagi dilakukan di kantor desa, melainkan dialihkan ke rumah masing-masing perangkat desa.
"Pelayanan tetap berjalan, tapi di rumah perangkat. Kantor desa tidak digunakan," ujarnya.
Baca Juga: Cibiran Terhadap Pasien BPJS Juga Dilakukan Perawat RSA UGM, Tim Etik Lakukan Pemanggilan
Purnoto menambahkan, penyegelan akan tetap dilakukan hingga proses hukum terhadap kades selesai atau ada penunjukan pelaksana tugas (plt) yang baru.
Selain dugaan penyimpangan anggaran tahun 2022-2024, warga juga melaporkan kasus lain terkait proyek embung.
"Kalau sudah ada temuan, ya harus diproses. Tidak bisa berhenti hanya karena uang dikembalikan," tegasnya.
Sementara itu, Kepala Seksi Intelijen Kejari Kabupaten Magelang Vidi Pradinata menjelaskan, saat ini tim masih melakukan pengumpulan data dan keterangan atas laporan warga terkait dugaan penyimpangan dana desa.
"Penanganan masih tahap penyelidikan. Masih pengumpulan data dan keterangan," terangnya.
Baca Juga: Bernardo Tavares Sebut Persib Favorit, Namun Yakin Persebaya Juara Piala Presiden 2026
Dia mengakui, berdasarkan hasil audit Inspektorat Kabupaten Magelang, kades telah mengembalikan kerugian desa sebesar Rp 522.835.439 yang saat ini dititipkan di rekening pemerintah lainnya (RPL) Kejari Kabupaten Magelang.
Meski sudah dikembalikan, Vidi menegaskan, proses hukum tetap berjalan sesuai mekanisme.
Namun, dia juga menekankan prinsip ultimum remedium, yang mana penegakan pidana menjadi langkah terakhir setelah upaya administratif dilakukan.
"Perkara ini masih berproses dan bisa berkembang. Untuk naik ke tahap penyidikan tentu ada tahapan yang harus dilalui," jelas Vidi. (aya)
Editor : Meitika Candra Lantiva