MAGELANG - Survei Bank Indonesia menunjukkan penurunan optimisme masyarakat terhadap ketersediaan lapangan kerja selama tiga bulan terakhir. Kondisi itu menjadi alarm bagi pemerintah. Namun, sejumlah daerah dinilai masih menyediakan lowongan kerja yang relatif tinggi, bahkan melebihi jumlah pelamar.
Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor mengakui, pelemahan optimisme tersebut tidak lepas dari tekanan global. Ketidakpastian geopolitik dan geoekonomi dunia, menurutnya, berdampak pada sektor industri dalam negeri, terutama dalam hal rekrutmen tenaga kerja.
Kondisi global tersebut, lanjut dia, membuat banyak industri menahan perekrutan.
Baca Juga: Dampak Kemarau, Warga Clapar 1 Kokap Kulon Progo Kesulitan Mencari Air Bersih
"Bahkan di beberapa sektor terjadi pengurangan tenaga kerja karena biaya bahan baku melonjak dan produksi menurun," kata Afriansyah saat menghadiri job fair di Gedung Wanita Kota Magelang, Selasa (28/7).
Dia menegaskan, situasi ini bukan semata karena rendahnya serapan tenaga kerja. Melainkan perubahan strategi industri yang cenderung lebih berhati-hati dalam ekspansi. Saat ini perusahaan lebih memilih efisiensi, termasuk mengurangi jam kerja ketimbang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara besar-besaran.
Meski begitu, kata Afriansyah, ancaman PHK tetap menjadi bayang-bayang. Pemerintah pun menyiapkan langkah mitigasi melalui pelatihan ulang (reskilling) dan peningkatan keterampilan (upskilling), khususnya bagi pekerja terdampak.
Baca Juga: Usai Putusan Praperadilan, Kuasa Hukum Langsung Proses Pembebasan Raudi Akmal dari Tahanan
Secara nasional, dia menyebut, Kementerian Ketenagakerjaan menyediakan lebih dari 50 ribu slot pelatihan bagi korban PHK. Namun, hingga saat ini, pemanfaatannya baru mencapai sekitar 50 persen. "Kesempatan ini masih terbuka lebar," sebutnya.
Afriansyah melanjutkan, pemerintah juga menargetkan 220 ribu pelatihan. Khususnya bagi lulusan baru SMA/SMK di seluruh Indonesia untuk menekan potensi pengangguran dari kelompok usia produktif yang baru masuk pasar kerja.
Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Tengah Ahmad Aziz menyebut, serapan tenaga kerja di provinsinya justru cukup signifikan. Hingga semester pertama 2026, sekitar 215 ribu tenaga kerja telah terserap di Jawa Tengah.
Baca Juga: Diskominfo Lakukan Investigasi Usai Videotron Melawi Tampilkan Tayangan Tak Pantas
Selain itu, lebih dari 23 ribu warga bekerja di luar negeri sebagai pekerja migran Indonesia (PMI). "Kalau dilihat dari job fair, sering kali jumlah lowongan justru lebih banyak daripada pelamar. Artinya akses terhadap pekerjaan sebenarnya masih tersedia," kata Aziz.
Menurutnya, persoalan utama bukan pada minimnya lapangan kerja, melainkan ketidaksesuaian antara kebutuhan industri dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia. Dia pun menekankan pentingnya kesiapan sumber daya manusia (SDM), baik dari hard skill maupun soft skill.
Dia menuturkan, attitude, disiplin, dan mental kerja kerap menjadi kendala. "Banyak yang mencari kerja, tapi tidak siap secara karakter," bebernya. (aya)