MAGELANG - Ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) terus mengintai dari berbagai sektor. Hal itu seiring tekanan ekonomi dan upah minimum kota/kabupaten (UMK) yang semakin tergerus inflasi.
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Magelang terus berupaya agar ancaman itu bisa ditekan.
Ketua Apindo Kota Magelang Eddy Sutrisno mengutarakan, PHK menjadi risiko terbesar dalam situasi ekonomi yang tidak stabil. Gelombang PHK tidak hanya berdampak pada sektor industri, tetapi juga berpotensi memicu kerawanan sosial di masyarakat.
"Ancaman paling besar dalam situasi seperti ini adalah PHK. Kalau itu terjadi, dampaknya bisa ke mana-mana, termasuk kerawanan sosial," kata Eddy, Rabu (1/7/2026).
Baca Juga: Siswa di Magelang Gagal Masuk SMA Negeri, Namanya Dicatut di Sekolah Swasta
Karena itu, Apindo bersama unsur tripartit di Kota Magelang memilih strategi menahan PHK dengan cara melakukan efisiensi di berbagai lini usaha. Langkah ini dinilai lebih realistis ketimbang harus melakukan pengurangan tenaga kerja di tengah daya beli masyarakat yang sedang tertekan.
Eddy menjelaskan, kondisi UMK yang tergerus inflasi membuat posisi pekerja semakin rentan. Jika PHK terjadi, beban ekonomi rumah tangga akan meningkat dan berpotensi menimbulkan persoalan sosial baru.
"Makanya kami sepakat, sebisa mungkin mencegah PHK. Kalau bisa, justru mengembangkan usaha supaya bisa menyerap tenaga kerja," bebernya.
Di tengah situasi tersebut, sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dinilai menjadi penopang utama ekonomi lokal. Eddy menilai, keberadaan UMKM terbukti mampu menjaga pergerakan ekonomi sekaligus menekan angka pengangguran di Kota Magelang.
"Banyak masyarakat yang membuka usaha sendiri, meskipun skalanya kecil. Itu sangat membantu menekan angka pengangguran," sambungnya.
Namun, indikator pengangguran yang digunakan saat ini masih menyisakan persoalan. Dia mencontohkan, seseorang yang hanya bekerja satu hari dalam seminggu tetap tidak dikategorikan sebagai pengangguran.
"Standar pengangguran ini masih jadi perdebatan. Misalnya, orang yang jualan seminggu sekali, itu tidak dianggap menganggur. Padahal secara ekonomi belum tentu cukup," ujarnya.
Untuk itu, dia mendorong pemkot memperluas ruang bagi UMKM agar dapat berkembang lebih berkelanjutan. Satu di antaranya dengan membentum pusat-pusat atau kantong UMKM di berbagai titik kota.
Sehingga pelaku usaha kecil memiliki tempat berjualan yang lebih pasti dan tidak bergantung pada momentum tertentu saja.
"UMKM ini bantalan utama ekonomi Kota Magelang. Maka semua pihak harus membuka kesempatan seluas-luasnya agar mereka bisa berkembang," paparnya.
Selain penguatan UMKM, stabilitas harga kebutuhan pokok juga menjadi faktor penting dalam menjaga daya beli masyarakat.
Eddy menilai, kinerja Tim Pengendali Inflasi Daerah (TIPD) sejauh ini cukup efektif dalam menahan lonjakan harga, meskipun tetap perlu diwaspadai.
"Pengendalian inflasi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan peran aktif dunia usaha," tegasnya. (aya/wia)
Editor : Winda Atika Ira Puspita