KEBUMEN - Badan Pusat Statistik (BPS) Kebumen telah memulai pendataan Sensus Ekonomi 2026. Dalam pelaksanaannya sebanyak 1.647 petugas terlatih dilibatkan untuk memotret langsung kondisi ekonomi terkini yang berkembang di masyarakat.
Kegiatan Sensus Ekonomi 2026 di Kebumen diawali dengan menyasar pejabat daerah. Hal ini sebagai cermin sekaligus contoh kepada masyarakat. Ditegaskan, pendataan sensus ekonomi bukan sesuatu kegiatan menakutkan. Masyarakat pun diminta untuk terbuka dalam memberikan data kepada petugas. "Kita melibatkan 1.600 lebih petugas. Mereka yang terlibat punya spesifkasi khusus," ucap Kepala BPS Kebumen Danisworo saat melaksanakan sensus di Rumah Dinas Wakil Bupati Kebumen, Sabtu (20/6).
Baca Juga: Angka Putus Sekolah di Kota Jogja Menyusut, Sisakan Tiga Anak Tahun Ini
Dari total 1.647 petugas yang dilibatkan, mereka terdiri dari pengawas dan petugas lapangan. Para petugas akan bekerja di setiap desa maupun kelurahan yang tersebar di 26 kecamatan. Adapun kegiatan sensus dijadwalkan berlangsung mulai 15 Juni 2026 sampai periode 31 Agustus 2026. "Selama 2,5 bulan kami akan mendata keluarga yang ada di Kebumen," ucapnya.
BPS, kata Danisworo, tentu akan menjaga kerahasiaan informasi yang disampaikan masyarakat mengenai kondisi ekonomi. Beberapa data yang dikumpulkan mencakup seperti informasi usaha dan berbagai kondisi ekonomi masyarakat. Dengan begitu akan diperoleh gambaran secara utuh struktur ekonomi daerah. "Data yang dikumpulkan sama semua, baik itu masyarakat umum maupun pejabat publik," ungkapnya.
Wakil Bupati Kebumen Zaeni Miftah meminta agar masyarakat berpartisipasi aktif dalam kegiatan Sensus Ekonomi 2026. Menurutnya, keberhasilan sensus bergantung pada keterlibatan masyarakat. Dia pun mengimbau masyarakat untuk memberkan data kondisi ekonomi sesuai fakta. Sebab dari hasil data konkret juga akan menjadi dasar pemerintah daerah dalam penentuan dan pengambilan kebijakan.
Melalui sensus ekonomi, Zaeni berharap dapat memperoleh potret terbaru kondisi ekonomi di Kebumen. Hasil dari sensus juga akan menjadi ukuran tingkat ekonomi terbaru. Bagi dia, dari data yang berkualitas akan memudahkan pemerintah daerah dalam merumuskan program kebijakan sesuai kebutuhan. "Jadi, kalau petugas datang ke rumah terima mereka dengan baik. Beri data sebenar-benarnya," kata dia. (fid)
Editor : Sevtia Eka Novarita