MAGELANG - Pemerintah Kota dan Kabupaten Magelang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Capaian ke-10 ini menegaskan konsistensi dalam menjaga tata kelola keuangan selama satu dekade terakhir.
Opini WTP merupakan predikat tertinggi dalam audit laporan keuangan pemerintah. Hal itu menunjukkan bahwa laporan telah disusun sesuai standar akuntansi pemerintahan (SAP) serta didukung sistem pengendalian internal yang memadai.
Kepala BPK RI Perwakilan Jawa Tengah, Ahmad Luthfi H Rahmatullah mengingatkan, opini WTP tidak menutup ruang evaluasi. Setiap laporan hasil pemeriksaan tetap memuat rekomendasi yang harus ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.
Baca Juga: Trans Jateng Bakal Melintasi Kota Magelang, Dishub Siapkan 13 Halte dan Bidik Peningkatan Kunjungan
"Kami mendorong agar rekomendasi dalam LHP (laporan hasil pemeriksaan) segera ditindaklanjuti untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan publik," kata Luthfi Kamis (11/6).
Wakil Wali Kota Magelang Sri Harso menyebut, capaian tersebut sebagai buah kerja bersama seluruh jajaran pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. "Semua OPD memiliki semangat yang sama, bekerja bersama dan melayani masyarakat," katanya.
Baca Juga: Jabat sebagai Plt Kepala Kantor Pertanahan Sleman, Andi Reza Pastikan Lakukan Evaluasi
Plh Inspektur Daerah Kota Magelang Indah Sri Palupi mengutarakan, keberhasilan mempertahankan WTP didukung oleh penguatan kepatuhan terhadap regulasi, sistem pengendalian internal, serta optimalisasi tindak lanjut rekomendasi BPK.
Meski demikian, dia menekankan, evaluasi harus terus dilakukan. Termasuk melalui penguatan manajemen risiko agar potensi permasalahan dapat diantisipasi sejak dini. "Opini WTP bukan tujuan akhir, tetapi fondasi untuk terus memperbaiki tata kelola dan meningkatkan kualitas pelayanan," bebernya.
Bupati Magelang Grengseng Pamuji menilai, raihan tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh OPD. Dia menegaskan, opini WTP harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. "Ini bukan sekadar penghargaan, tetapi bentuk kepercayaan yang harus dijaga melalui perbaikan berkelanjutan," paparnya. (aya/eno)