KEBUMEN - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan terus mendorong agar relawan pada program makan bergizi gratis (MBG) tercatat sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Hal ini dinilai penting karena sebagai bentuk jaminan dasar jika sewaktu-waktu terjadi risiko kesehatan saat bertugas.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kebumen Dina Diana Permata menjelaskan, perlindungan jaminan kesehatan bagi relawan pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) perlu menjadi perhatian bersama.
Menurutnya, mitra dan yayasan selaku pengelola SPPG memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap tenaga relawan yang terlibat telah terdaftar dalam program JKN.
Baca Juga: Pemkab Targetkan 3.000 Transaksi per Bulan, ASN Magelang Didorong Belanja di Warung Tetangga
"Masyarakat butuh penjamin agar tetap dapat akses layanan kesehatan tanpa khawatir biaya," ujarnya saat penegasan program JKN bagi relawan SPPG, Selasa (19/5/2026).
Dina menaruh harap program MBG dan JKN ke depan dapat berjalan selaras dan saling menguatkan. Tujuannya tidak lain untuk mendukung kualitas pembangunan sumber daya manusia.
Ia menegaskan, sinergi kedua program tersebut sejatinya sejalan dengan visi pembangunan nasional, sebagaimana telah tertuang dalam Asta Cita Presiden terkait upaya memperkuat pembangunan manusia melalui peningkatan kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
"Kami berharap kedua program ini dapat bersinergi, sehingga terwujud masyarakat sehat dan generasi berkualitas, produktif dan terlindungi," ujar Dina.
Baca Juga: UMNU Kebumen Bangun Kampus Modular, Pangkas Biaya hingga 30 Persen, Lebih Efektif dan Efisien
Dina menyatakan, keikutsertaan program JKN akan memberikan rasa aman dan nyaman bagi relawan SPPG. Mereka akan merasa tenang dalam menjalankan tugas karena memiliki jaminan saat membutuhkan pelayanan kesehatan.
Diterangkan, jatuhnya sakit tidak hanya berdampak pada kondisi kesehatan seseorang, tetapi juga berpengaruh terhadap kondisi ekonomi dan sosial keluarga.
Ia mengungkapkan, biaya kesehatan terus mengalami kenaikan. Belum lagi ketika masyarakat sudah dihadapkan pada suatu kondisi pergeseran pola penyakit, dari penyakit infeksi ringan menuju penyakit degeneratif kronis.
Oleh karena itu, program JKN hadir untuk menjadi solusi agar masyarakat terlindungi atas risiko kesehatan yang datang tidak terduga. "Saat sakit ringan mungkin masih dapat ditangani mandiri, tetapi jika butuh pelayanan lanjutan biaya bisa sangat besar," jelasnya.
Baca Juga: Jean Paul van Gastel Buka Peluang Ubah Filosofi dan Gaya Main PSIM Jogja Musim Depan
Wakil Bupati selaku Ketua Satgas MBG Kebumen Zaeni Miftah menyatakan sepakat agar seluruh relawan SPPG mendapat perlindungan program JKN. Pemerintah daerah juga akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait guna memastikan program MBG dan JKN dapat berjalan optimal.
"Kami akan terus pantau agar seluruh relawan dapat memperoleh perlindungan tersebut," ujarnya.
Dalam waktu dekat, kata Zaeni, pemerintah daerah akan melakukan pemetaaan. Termasuk penyesuaian kepesertaan sekitar 7.000 relawan SPPG yang sebelumnya telah terdaftar melalui segmen Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja Pemda (PBPU dan BP Pemda).
Langkah ini dilakukan agar kuota PBPU dan BP Pemda yang tersedia dapat dimanfaatkan tepat sasaran bagi masyarakat yang lebih membutuhkan. (fid)
Editor : Winda Atika Ira Puspita