Ketimpangan gender di tingkat daerah masih menjadi pekerjaan rumah. Di Kabupaten Magelang, berbagai indikator menunjukkan perempuan belum sepenuhnya mendapatkan akses setara, baik dalam pendidikan, kesehatan, ekonomi, maupun politik.
Isu ini mengemuka di tengah peringatan Hari Kartini 2026 yang digelar Pemkab Magelang. Di satu sisi, semangat emansipasi yang diwariskan terus digaungkan. Namun di sisi lain, data menunjukkan kesenjangan masih terjadi dalam kehidupan sehari-hari perempuan di wilayah ini.
Satu gambaran terlihat dari partisipasi perempuan di dunia kerja yang masih tertinggal dibandingkan laki-laki. Meski data spesifik kabupaten bervariasi, tren nasional yang menempatkan partisipasi perempuan di kisaran 56 persen turut tercermin di daerah, termasuk Magelang.
Wakil Bupati Magelang Sahid mengatakan, rendahnya partisipasi ini dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari beban domestik hingga keterbatasan akses pekerjaan yang layak. "Di sektor pendidikan, tantangan juga masih muncul, terutama pada kelompok perempuan di wilayah pedesaan," ujarnya di GOR Gemilang, Selasa (21/4).
Persoalan serupa juga terlihat pada layanan kesehatan. Masih terdapat perempuan yang melahirkan di luar fasilitas kesehatan, terutama di wilayah dengan akses terbatas. Selain itu, kasus kehamilan usia muda juga belum sepenuhnya dapat ditekan.
Sementara di bidang politik, keterwakilan perempuan di lembaga legislatif daerah masih terbatas. Jumlah perempuan yang duduk di kursi DPRD Kabupaten Magelang belum mencapai proporsi ideal, sehingga perspektif gender dalam pengambilan kebijakan dinilai belum optimal.
Baca Juga: Terdakwa Pencabulan Anak Hanya Dituntut 2,6 Tahun, Ormas Islam Gunungkidul Gelar Aksi di PN Wonosari
"Perempuan hari ini sudah banyak berkiprah di ruang publik, tetapi kita tidak boleh menutup mata bahwa masih ada kesenjangan yang harus kita selesaikan bersama," katanya.
Ketua TP PKK Kabupaten Magelang Dian Ekawati mendorong penguatan kolaborasi lintas sektor. Mulai dari pemerintah daerah, dunia pendidikan, hingga komunitas masyarakat, untuk memperluas akses perempuan terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan kesempatan ekonomi.
Langkah tersebut dinilai penting, mengingat kualitas pembangunan daerah sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusianya, termasuk perempuan. Ketika perempuan tertinggal, maka dampaknya akan berantai pada keluarga hingga masyarakat luas.
"Pemberdayaan perempuan bukan hanya soal keadilan, tetapi juga investasi pembangunan," tegasnya. (aya/pra)
Editor : Heru Pratomo