MUNGKID - Hingga akhir Triwulan I, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tercatat sebesar 20,26 persen dari total belanja sekitar Rp 2,44 triliun. Sementara capaian fisik menyentuh 22,45 persen atau sedikit di bawah target 22,47 persen.
Bupati Magelang Grengseng Pamuji mengutarakan, capaian angka tidak boleh menjadi satu-satunya tolok ukur kinerja pembangunan. "Karena masih ada pekerjaan rumah pada aspek percepatan dan kualitas pelaksanaan program," paparnya, Senin (20/4).
Secara umum, realisasi fisik yang mendekati target menunjukkan pelaksanaan program berjalan relatif sesuai rencana. Namun, deviasi negatif sebesar 0,02 persen menjadi sinyal bahwa pengendalian tetap diperlukan. Terutama agar ketertinggalan kecil tidak melebar di triwulan berikutnya.
Baca Juga: Lewat KKN Tematik, Mahasiswa Diarahkan Dukung Program Strategis Pemkot Jogja: Hasto Wardoyo Harapkan Ini
Sementara itu, realisasi keuangan yang baru mencapai seperlima dari total anggaran mencerminkan pola umum awal tahun. Yang mana banyak kegiatan masih dalam tahap persiapan dan pengadaan.
Meski demikian, Grengseng mengingatkan agar perangkat daerah tidak menunda percepatan belanja. Mengingat penyerapan anggaran yang lambat dapat berdampak pada efektivitas pembangunan secara keseluruhan.
Grengseng meminta agar evaluasi benar-benar digunakan sebagai alat ukur kinerja sekaligus ruang perbaikan kebijakan. Menurutnya, setiap program harus dapat ditelusuri dampaknya, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga hasil yang dirasakan masyarakat.
Baca Juga: Triwulan Pertama 2026 Satpol PP Gunungkidul Berhasil Sita 580 Bungkus Rokok Ilegal, Penjual Terancam Pidana
Pendekatan ini, lanjut dia, menandai pergeseran dari sekadar serapan anggaran menuju orientasi hasil (outcome). "Apa yang sudah dikerjakan, kebijakan yang diambil, dan keputusan yang dibuat harus dievaluasi bersama," tegasnya.
Perhatian khusus diberikan pada sejumlah paket pekerjaan strategis yang dinilai memiliki dampak langsung bagi masyarakat. Setidaknya terdapat 10 paket prioritas yang tersebar di DPUPR, serta tiga rumah sakit daerah, yakni RSUD Muntilan, RSUD Candi Umbul, dan RSUD Bukit Menoreh.
Program-program tersebut, kata dia, mencakup sektor infrastruktur dan layanan kesehatan. Karena itu, dia meminta agar seluruh pekerjaan strategis tersebut dikawal secara ketat, baik dari sisi waktu maupun kualitas pelaksanaan.
Baca Juga: Belum Putuskan Perpanjangan, BPBD DIY Masih Tunggu Cuaca Tiga Hari Ke Depan soal Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi di Tengah Cuaca Tak Menentu
Selain percepatan, kualitas pembangunan menjadi perhatian utama. Dia menegaskan, pekerjaan konstruksi harus melalui perencanaan matang dan pengawasan yang ketat agar hasilnya tidak hanya selesai secara administratif, tetapi juga kuat dan bermanfaat dalam jangka panjang.
Dia juga mendorong penguatan pemantauan terhadap Rencana Aksi Daerah (RAD) dan Rencana Aksi Perangkat Daerah (RAPD). Pemkab menargetkan pada triwulan berikutnya sudah tersedia pemetaan yang jelas terkait program yang berhasil, yang berjalan sesuai rencana, maupun yang perlu perbaikan. (aya)