KEBUMEN - PT BPR BKK Kebumen berhasil menutup buku akhir tahun 2025 dengan tren positif. Bank milik daerah ini telah menyumbang pendapatan asli daerah (PAD) senilai Rp 3,1 miliar. Uang yang disetorkan ke kas daerah itu diambil dari dividen selama setahun terakhir.
Direktur Utama PT BPR BKK Kebumen Sutrisno mengungkapkan, sebagai badan usaha milik daerah (BUMD) pihaknya memiliki tanggung jawab terhadap keuangan daerah. Dia bersyukur pada 2025, target-target yang ditetapkan dapat terlampaui. "Harapan kami, performa 2026 harus lebih baik dan kembali melampaui target," jelasnya saat pembinaan karyawan Sabtu (10/1).
Sutrisno menyebut, di tahun 2025 PT BPR BKK Kebumen menunjukkan permorma gemilang. Terbukti dengan ketercapaian target Rencana Bisnis Bank (RBB). Di mana di akhir tahun berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp 13,73 miliar atau setara 101,12 persen dari target yang ditetapkan.
Keberhasilan ini, kata dia, tentu berdampak langsung pada sektor PAD. Tercatat, total setoran dividen yang dialokasikan kepada pemegang saham mencapai Rp 5,89 miliar.
Dari angka tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kebumen selaku pemegang saham mayoritas menerima setoran sebesar Rp 3,11 miliar. Sedangkan Pemprov Jawa Tengah yang juga pemegang saham menerima bagian sebesar Rp 2,78 miliar. "Ke pemkab naik signifikan. Sebesar Rp 897 juta dibandingkan tahun sebelumnya," sebutnya.
Menurut Sutrisno, pertumbuhan nilai pada PT BPR BKK Kebumen ditopang seiring tingginya kepercayaan masyarakat. Hal ini dapat tercermin dari total aset mencapai Rp 565,9 miliar atau 101,66 persen dari target. Selain indikator itu juga ditujukkan pada raihan dana pihak ketiga (DPK) yang mencapai Rp 490,7 miliar.
Sementara itu, Bupati Kebumen Lilis Nuryani mengaku bangga atas kinerja dan raihan prestasi ini. Ia menekankan bank milik daerah tersebut untuk tetap mempertahankan kinerja positif. Terlebih tantangan ke depan semakin nyata dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.
Menurutnya, peran bank daerah sangat krusial sebagai penyokong modal usaha kecil. Di saat kemampuan fiskal pemerintah dikelola dengan ekstra hati-hati, di situlah peran nyata bank daerah diuji untuk menjaga denyut ekonomi rakyat. "Harus tampil lebih aktif menggerakkan ekonomi rakyat di pasar, sawah, hingga pelaku UMKM," ujar Lilis. (fid/eno)
Editor : Sevtia Eka Novarita