MUNGKID — Pemkab Magelang menegaskan komitmennya untuk melindungi petani dari praktik penyimpangan distribusi pupuk bersubsidi. Terutama permainan harga di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) dan hambatan penyaluran menjelang musim tanam.
Wakil Bupati Magelang Sahid mengatakan, pemerintah daerah tidak akan tinggal diam jika ditemukan oknum yang memanfaatkan kebijakan pupuk bersubsidi untuk kepentingan pribadi.
Menurutnya, keberhasilan sektor pertanian sangat bergantung pada kepastian akses sarana produksi, khususnya pupuk, yang terjangkau dan tersedia tepat waktu.
Namun melalui efisiensi dan perubahan tata kelola, pemerintah mampu menekan harga sekaligus mendorong pembangunan pabrik baru.
"Subsidi tidak naik signifikan, tetapi harga bisa turun. Kuncinya ada pada efisiensi dan penyaluran subsidi di awal sehingga beban bunga pabrik pupuk bisa ditekan," ujarnya.
Dia menambahkan, kebijakan tersebut merupakan hasil kajian mendalam Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang kemudian mendapat persetujuan Presiden.
Dengan skema baru, PT Pupuk Indonesia ditargetkan mampu membangun satu pabrik setiap tahun, dengan total lima hingga tujuh pabrik dalam lima tahun, tanpa menambah beban besar pada keuangan negara.
Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) Rahmad Pribadi menyebut, 2025 sebagai momentum penting bagi sektor pertanian nasional, khususnya dalam hal distribusi pupuk. Mulai 1 Januari 2025, pemerintah resmi melakukan deregulasi distribusi pupuk untuk mempermudah akses petani di seluruh Indonesia.
"Efisiensi yang kami capai akan kami kembalikan kepada petani dalam bentuk diskon harga pupuk hingga 20 persen," kata Rahmad. (aya)