MAGELANG – Upaya penanganan bencana longsor di Kabupaten Cilacap terus dikebut. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi memastikan, bantuan tambahan alat berat dan dukungan hunian layak bagi warga terdampak akan segera dikerahkan.
Termasuk percepatan proses pencarian korban yang masih hilang.
Luthfi menuturkan, pemprov telah mengirimkan tim Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sejak kejadian longsor pertama.
Namun, intensitas hujan tinggi dan kondisi geografis membuat potensi longsor susulan masih tinggi.
"Untuk bencana yang pertama tim BPBD sudah datang. Ini ada tambah lagi delapan ekskavator, kita dorong bantuan rumah layak huni bagi mereka yang terdampak," ujarnya usai melepas pelari Borobudur Marathon 2025, Minggu (16/11).
Dia menyebut, dari laporan terakhir, terdapat sebelas korban yang belum ditemukan dan 12 warga telah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Proses pencarian, lanjutnya, terus dilakukan tim gabungan meski medan sulit dan cuaca tidak menentu.
"Kita masih menunggu update terakhir, tapi kemarin ada sebelas yang belum ketemu dan dua belas yang meninggal. Recovery terus kita lakukan," jelasnya.
Saat ditanya soal kemungkinan relokasi warga, Luthfi mengakui, kebijakan tersebut tidak bisa dilakukan secara sepihak. Selain aspek teknis dan regulasi, persoalan sosial budaya warga pedesaan menjadi tantangan tersendiri.
"Kita harus melakukan kolaborasi. Dari pemda, regulasi, kementerian, dan yang penting pendidikan kepada warga," katanya.
Menurutnya, pemerintah siap menjalankan relokasi bila warga sepakat, namun kenyataannya proses membangun kesediaan warga sangat kompleks. Untuk itu, Luthfi menekankan pentingnya pendekatan komprehensif agar warga memahami bahwa relokasi adalah langkah demi keselamatan jangka panjang.
Luthfi menegaskan, bencana ini menjadi peringatan serius, terutama bagi daerah dengan kontur bergunung-gunung dan rawan pergerakan tanah. Dia pum telah mengeluarkan instruksi peringatan dini kepada seluruh pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah.
"Potensi bencana ini sudah kita peringatkan dari BPBD ke seluruh kabupaten/kota untuk tidak terulang kembali. Warga yang tinggal di area retakan atau lereng harus diberi warning agar siap siaga," tegasnya.
Selain penanganan darurat, Pemprov Jawa Tengah juga menyiapkan langkah jangka panjang. Berupa edukasi mitigasi bencana, penguatan struktur tanah di wilayah rawan, dan penyusunan kebijakan tata ruang yang lebih adaptif terhadap risiko geologis.
"Kita harus bicara secara menyeluruh agar mereka lebih aman," tegasnya. (aya)
Editor : Bahana.