Komisi VII DPR RI melakukan kunjungan kerja ke kawasan Borobudur, untuk meninjau perkembangan desa wisata dan memastikan kehadiran negara dalam memperkuat pengelolaan serta standardisasi sektor pariwisata berbasis masyarakat.
Kunjungan ini merupakan bagian dari kegiatan Panitia Kerja (Panja) Standardisasi Desa Wisata, yang tengah memetakan kebutuhan dan tantangan dalam pengembangan ribuan desa wisata di Indonesia.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim menuturkan, saat ini terdapat sekitar 6.000 desa wisata di Indonesia yang berperan penting dalam menciptakan kesejahteraan baru di pedesaan. Namun, sebagian besar masih berkembang secara mandiri dengan dukungan terbatas dari pemerintah.
Baca Juga: Wujudkan Sleman Dalane Alus, DPUPKP Sleman Punya Tim Khusus untuk Cari dan Tambal Jalan Berlubang
Dia mengatakan, wisata terbukti mampu menghadirkan kesejahteraan. Nilai ekonominya bisa lima hingga enam kali lipat lebih tinggi dibandingkan pertanian atau perkebunan. Tapi banyak desa wisata yang tumbuh secara autodidak.
"Mereka butuh pendampingan, pelatihan, dan dukungan nyata dari pemerintah," ujar Chusnunia di sela kegiatan, Jumat (7/11).
Menurutnya, Panja Standardisasi Desa Wisata dibentuk untuk memastikan kehadiran pemerintah, baik melalui regulasi, pendanaan, maupun penguatan kapasitas masyarakat pengelola. Pendampingan itu mencakup tata kelola, manajemen wisata, serta pengembangan potensi lokal agar desa mampu bertransformasi dari tahap rintisan menjadi mandiri.
Baca Juga: Dongkrak Perekonomian, Kampung Singkong Salatiga Perlu Jadi Destinasi Wisata Unggulan
Dalam kesempatan tersebut, Chusnunia menilai, desa-desa wisata di sekitar Candi Borobudur layak dijadikan contoh keberhasilan. Pertumbuhan desa wisata di kawasan ini dinilai positif sejak awal pembentukannya pada 2009–2011.
Beberapa di antaranya berkembang berkat dukungan balai ekonomi desa (Balkondes) yang dibangun melalui CSR BUMN. Dampaknya terlihat dari peningkatan kunjungan wisatawan secara signifikan, dari kurang dari seribu menjadi puluhan ribu wisatawan per tahun.
Terlebih, Kawasan Borobudur menjadi contoh yang baik. Pertumbuhannya menunjukkan bahwa dengan dukungan berbagai pihak, masyarakat bisa menikmati manfaat ekonomi wisata. "Ini menjadi role model bagi desa-desa wisata lain di Indonesia," katanya.
Baca Juga: Astra Motor Yogyakarta Ajak Komunitas Honda CBR250RR “Melesat Lebih Cepat” di Mandalika
Namun, dia juga mencatat, masih ada pekerjaan rumah, seperti variasi atraksi wisata, strategi pemasaran, dan penataan manajemen agar lebih profesional. "Kalau semua ini diperkuat, desa wisata akan lebih siap menyambut wisatawan dan bersaing secara berkelanjutan," imbuhnya.
Anggota Komisi VII DPR RI Muhammad Hatta menambahkan, desa wisata memiliki potensi besar dalam menghasilkan devisa negara. Dia mencontohkan, Desa Ponggok di Klaten, yang berhasil meraup pendapatan hingga Rp 12 miliar per tahun dari sektor wisata air.
"Kalau satu desa saja bisa menghasilkan Rp 12 miliar, bayangkan jika potensi seperti itu bisa dioptimalkan di ribuan desa di seluruh Indonesia. Dampaknya bagi ekonomi nasional luar biasa besar," ujarnya.
Baca Juga: Deretan Event Musik Yogyakarta Bulan November yang Siap Mengisi Weekendmu. Catat Tanggalnya !
Hatta menilai, pemerintah pusat harus hadir dengan kebijakan dan dukungan nyata. Salah satu usulan konkret yang ia sampaikan adalah pemberian bantuan keuangan minimal Rp 1 miliar per desa wisata potensial melalui dana APBN.
"Bantuan ini bisa memacu kreativitas masyarakat desa dan mempercepat kemandirian ekonomi berbasis wisata. Ini bukan pengeluaran, tapi investasi jangka panjang," tegasnya. (aya)