KEBUMEN - Rombongan Komisi D DPRD Kebumen mencak-mencak ketika melihat hasil proyek pekerjaan infrastruktur pada ruas Jalan Demagsari-Jatijajar, Kamis (30/10). Dalam kunjungan lapangan ini rombongan komisi menemukan pekerjaan saluran air pada bahu jalan yang dinilai asal-asalan.
Atas temuan tersebut Komisi D minta pelaksana proyek segera membongkar Uditch atau saluran drainase sebelum melanjutkan ke pekerjan lain. Permintaan tegas ini disampakan menyusul pemasangan Uditch dinilai tidak sesuai elevasi.
"Harusnya ikuti aliran air, dari tinggi ke rendah. Bukan sebaiknya. Kalau gini caranya, malah bisa banjir. Air tidak ngalir," ucap Ketua Komisi D DPRD Kebumen Noviandri Dwi Alhadi.
Kepada Radar Jogja, Dwi menegaskan pemasangan Uditch secara sembaragan justru akan menjadi permaslahan baru. Dia tak mengaharapkan warga setempat terkena dampak akibat rekanan bekerja tidak sesuai prosedur.
"Tadi langsung komunikasi ke dinas, pelaksana dan pengawas. Kami minta bongkar, perbaiki dulu elevasnya, baru lanjutkan pekerjaan," ungkapnya, kepada Radar Jogja.
Dia membeberkan, warga setempat bersama pengawas proyek sebenarnya sempat memberikan peringatan agar pemasangan saluran irigasi tidak asal-asalan. Namun, peringatan tersebut tidak dihiraukan pelaksana proyek.
Kondisi ini yang membuat Komisi D ikut geram. "Warga sama pengawas sudah protes, kenapa pemasangan Uditch sembarangan," ucapnya.
Komisi D, kata Dwi, tak segan memberkan rekomendasi bongkar jika terdapat hasil pekerjaan infrastruktur jauh dari harapan. Langkah tegas ini menjadi prinsip demi menjaga mutu konstruksi jangka panjang.
Dia pun tak ingin masyarakat justru menjadi korban akibat proyek infrastruktur dikerjakan asal-asalan. "Kami minta masyarakat ikut awasi pembagunan. Toh masyarakat juga yang merasakan," kata dia.
Baca Juga: Final Party Honda DBL with Kopi Good Day 2025 Yogyakarta: Patbhe Ingin Akhiri Puasa Gelar
Dwi menyatakan, sidak infrastruktur jalan menjadi bagian tugas Komisi D. Hal ini untuk memastikan anggaran dapat terserap optimal dengan menghasilkan jalan yang berkualitas.
"Itu duit dari pajak rakyat. Tidak salah kalau rakyat minta perhatian pemerintah dalam bentuk lain. Jalan mulus, misalnya," ucapnya.
Seperti diketahui, pemeliharaan berkala Jalan Demangsari-Jatijajar dibagun dengan anggaran senilai Rp 2,9 miliar. Proyek ini akan berlangsung selama 72 hari dengan target penyelesaian pada pertengahan Desember 2025.
Pekerjaan jalan ini dilakukan dengan menggunakan dana alokas umum (DAU) pada APBD Perubahan Tahun 2025.
Seorang warga setempat Irfanudin Haryanto, 46, mengatakan, sebelum beton saluran irigasi dipasang warga merasa janggal melihat konstruksi dari pelaksana proyek. Dia berharap kehadiran DPRD ke lokasi akan menjadi bahan perhatian untuk ke depan.
Dia bersama warga lain tak rela jika tempat tinggalnya terendam banjir hanya karena proyek yang dikerjakan tidak sesuai harapan. "Dibangun bukan semakin baik, eh nanti banjir. Terus siapa yang mau tanggungjawab," terangnya. (fid/pra)
Editor : Heru Pratomo