MAGELANG – Pemkot Magelang memperketat pengawasan terhadap seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayahnya. Upaya itu dilakukan untuk memastikan seluruh proses produksi makanan memenuhi standar yang ditetapkan Badan Gizi Nasional (BGN).
Langkah ini dilakukan menyusul tinjauan langsung Wali Kota Magelang Damar Prasetyono ke sejumlah lokasi dapur makan bergizi gratis (MBG) itu pada Selasa (14/9). Dalam peninjauan tersebut, Damar beserta jajaran pemkot melakukan checklist detail terhadap seluruh elemen dapur.
Mulai dari alur keluar-masuk bahan makanan, ketersediaan alat masak higienis, sistem penyimpanan bahan mentah, hingga lokasi dapur terhadap tempat pembuangan sampah (TPS).
Dia mengakui, masih ada beberapa catatan yang harus segera dibenahi. Namun, dia memberi waktu bagi pengelola dapur untuk memperbaiki kekurangan sebelum dilakukan penilaian akhir oleh BGN. "Lebih baik kita perbaiki dari awal supaya tidak muncul masalah saat pemeriksaan nanti," ujarnya.
Terkait dapur yang berlokasi cukup dekat dengan TPS, Damar menyebut, hal tersebut masih dalam penilaian teknis dari BGN. Jika diperlukan, pemkot siap melakukan penyesuaian atau relokasi untuk menjamin kebersihan lingkungan.
Damar ingin memastikan langsung bahwa dapur-dapur dari program MBG ini beroperasi sesuai standar BGN. "Baik dari tata letak, higienitas, sistem drainase, hingga pengelolaan limbah," ujar.
Menurut Damar, pengawasan mutu pangan bukan sekadar prosedur administratif, melainkan bentuk tanggung jawab moral pemerintah terhadap generasi muda. Program SPPG, yang menyasar anak-anak sekolah dan ibu hamil penerima manfaat, diharapkan mampu mencegah masalah gizi sejak dini.
Hingga kini, terdapat 17 dapur SPPG yang siap beroperasi di Kota Magelang, melayani distribusi makanan bergizi bagi anak-anak sekolah dari tingkat TK hingga SMA. Sebagian kecil juga dialokasikan untuk ibu hamil dan balita gizi kurang, sekitar 10 persen dari total penerima manfaat.
Selain itu, pemerintah juga menggandeng dinas lingkungan hidup (DLH) untuk memastikan pengelolaan sampah dapur dilakukan dengan baik, sehingga tidak menimbulkan pencemaran maupun risiko terhadap higienitas area produksi.
"Kami pantau seluruh proses dari hulu ke hilir. Dari bahan datang, dimasak, dikemas, hingga diantar ke sekolah. Semua harus memenuhi standar higienitas," kata Damar.
Salah satu dapur yang baru beroperasi adalah SPPG Jalan Kalimas Kedungsari. Kepala SPPG, Bima Bayu Tidarriano menjelaskan, pihaknya telah memulai produksi sejak 29 September 2025 dan kini menyiapkan sekitar 2.608 porsi makanan setiap hari untuk 20 sekolah di wilayah sekitar.
Dia menyebut, saat ini menerapkan sistem menu bergilir setiap sepuluh hari agar variasinya tetap menarik dan gizinya seimbang. "Bahan-bahan seperti sayuran yang mudah rusak kami perlakukan secara khusus agar tetap segar saat dimasak," jelas Bima.
Menurutnya, pengawasan dilakukan secara rutin. Mulai dari pengecekan bahan baku, kualitas air, hingga kebersihan alat masak. Setiap petugas dapur juga diwajibkan mengenakan alat pelindung diri dan pakaian higienis sesuai standar yang ditetapkan BGN. (aya/pra)
Editor : Heru Pratomo