MUNGKID - Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Magelang terus bertambah jumlahnya. Hingga kini tercatat 26 dapur SPPG telah beroperasi dan melayani ribuan siswa. Hanya saja, seluruh SPPG yang berjalan saat ini belum mengantongi sertifikat laik higiene sanitasi (SLHS).
Meski demikian, pemerintah memastikan dapur tetap diperbolehkan beroperasi sembari proses sertifikasi dipercepat. Langkah ini sesuai arahan pemerintah pusat. Terutama pasca-mencuatnya kasus keracunan makanan di sejumlah daerah.
Koordinator Wilayah SPPG Magelang Farhan Firdaus menjelaskan, sejak awal mekanisme penerbitan SLHS memang tidak bisa dilakukan sebelum dapur benar-benar beroperasi. Sebab satu syarat utama untuk memperoleh sertifikasi adalah adanya sampel makanan yang diproduksi dan diedarkan.
Selain dinas kesehatan, dinas lingkungan hidup (DLH) turut dilibatkan untuk mengantisipasi dampak limbah dapur. Lantaran jumlah SPPG yang terus bertambah berpotensi menambah beban tempat pembuangan akhir (TPA) yang kini sudah overload.
Nanda menyebut, sampah anorganik sebisa mungkin dipilah dan dimanfaatkan melalui bank sampah atau kerja sama dengan pengelola desa. Sehingga sampah yang masuk ke TPA benar-benar hanya residu. "Makanya pembinaan pengelolaan sampah kami dorong," lontarnya.
Terkait SLHS, Pemkab Magelang optimistis, sertifikasi akan segera dirampungkan. Menyusul instruksi percepatan dari Kementerian Kesehatan. Pemkab juga akan selalu memastikan sanitasi dan higienitas pangan yang disajikan untuk siswa maupun penerima manfaat lain bisa aman dan sehat.
"Program MBG ini harus tetap jalan, karena menyangkut gizi dan masa depan siswa. Tapi tentu dengan standar keamanan yang diperkuat," ujar Nanda.
Dapur SPPG hadir untuk memastikan anak-anak sekolah mendapatkan asupan bergizi setiap hari, tanpa membedakan latar belakang ekonomi keluarga. Namun, Nanda tidak menampik, ketiadaan SLHS sementara waktu menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dituntaskan.
Pemkab memilih jalur kompromi. Yakni operasional tetap berjalan, namun pengawasan diperketat dan sertifikasi dikebut. Dengan cara ini, dia berharap, kebutuhan gizi anak tetap terpenuhi sekaligus memastikan standar keamanan pangan tidak diabaikan. (aya/eno)